4 Kekesalan Menteri Susi soal salah urus BBM subsidi
Susi mendukung rencana Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM bersubsidi.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti membantah keras jika nelayan keberatan dengan rencana Presiden Joko Widodo dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Menurut Susi, para nelayan sangat setuju dengan kenaikan harga BBM dengan syarat BBM terus tersedia. Susi menuding BBM subsidi selama ini justru dinikmati kapal asing besar yang beroperasi jauh di tengah laut. Mereka tidak akan mengisi bahan bakar di negara mereka sendiri. Realitas sekarang, meski harga BBM subsidi murah. Tetapi, nelayan harus antre untuk mendapatkannya. Bahkan nelayan pesisir di Sulawesi harus antre 60 hari, untuk mendapatkan bahan bakar. "Buat nelayan sekarang yang penting untuk kami ada. Tidak masalah BBM subsidi naik," ucap Susi. Susi Pudjiastuti mengklaim para nelayan dalam negeri tidak membutuhkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, meskipun ada BBM bersubsidi, saat membeli, para nelayan akan dikenakan harga yang lebih mahal. Baru beberapa hari menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menghentak dengan pernyataan-pernyataan dan kebijakan serta targetnya. Kali ini Susi memasang target untuk mencabut subsidi BBM yang selama ini dinikmati pelaku industri perikanan.
Susi merasa aneh hingga sekarang masih saja ada orang yang menentang kenaikan harga BBM subsidi. Padahal, nelayan selama ini tidak menggunakan BBM subsidi murah karena memang tidak ada SPBU di daerah pesisir.
"Saya sudah bicara dengan nelayan, mereka yang penting solarnya ada. Saya heran ada yang bilang nelayan keberatan BBM naik," tegasnya.
Maka dari itu, Susi mendukung rencana Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM bersubsidi. Anggaran subsidi BBM ratusan triliun yang digelontorkan pemerintah tidak membawa dampak positif bagi kondisi perekonomian.
Susi melihat sendiri, keberadaan BBM subsidi menguntungkan beberapa industri. Namun, yang seharusnya mendapatkan BBM subsidi malah tidak bisa menikmati.
"Jangan tuduh saya minta program subsidi dihilangkan, tapi saya melihat subsidi BBM tidak membawa baik ekonomi kita. Kita fight on money membeli BBM tapi ada beberapa industri diuntungkan, yang butuh malah tidak dapat," ucap Susi.
Lalu apa saja kekesalan Susi hingga membuatnya mendukung kebijakan kenaikan harga BBM? Berikut merdeka.com mencoba merangkumnya.Kapal asing justru nikmati subsidi BBM
"Kapal besar itu menikmati BBM subsidi. Mereka isi tengah laut dapat BBM subsidi. Kapal tengah laut mereka refuling enggak mungkin ke China, enggak pak. Mereka pakai BBM kita," katanya.
Susi mendukung Presiden Jokowi untuk menaikkan harga BBM subsidi. Selama ini, untuk sektor nelayan saja menghabiskan Rp 13 triliun untuk subsidi. Namun ironinya, BBM subsidi justru dinikmati kapal asing.
"2015 dengan policy kita buat mengirit anggaran, bukan tidak menambah investasi tapi mengalihkan subsdi," katanya.Nelayan sulit dapatkan BBM subsidi
Susi sendiri mengaku telah bertemu dengan banyak nelayan. Menurut Susi, nelayan tidak mempermasalahkan kenaikan harga solar. Nelayan hanya minta kepada pemerintah agar suplai solar selalu tersedia.
"Mereka bilang harga tidak masalah yang penting solarnya ada. BBM naik tidak apa-apa. Kadin setuju BBM naik kan? BBM harus untuk yang berhak dan harus membantu," tegasnya.
Keberadaan BBM subsidi disinyalir menyulitkan nelayan sendiri. Nelayan kesulitan mendapatkan solar di saat kapal kapal besar masih bisa berlayar dengan damainya.
"Saya ingin salah satu kendala nelayan kelangkaan bahan bakar dan penelitian. Ini ironi, yang besar besar tidak punya kendala. Tengah laut mereka punya armada sulit suplai BBM," tutupnya.Harga BBM subsidi di nelayan sudah naik tinggi
"Banyak pelaku perikanan sadar subsidi tidak membantu kita (nelayan)," ujar Susi.
Menurutnya, kenaikan harga BBM bersubsidi malah bakal meningkatkan produktivitas sejumlah nelayan. Subsidi tersebut dinilai lebih efektif jika dialihkan kepada hal-hal yang lebih berguna seperti pendidikan dan kesehatan.
"Presiden akan bijak untuk mengalihkan subsidi ini ke yang lebih penting dan merata, itu kenapa saya menerima pekerjaan ini," ucapnya.
"BBM kalau dari nelayan kecil ngobrol di Kadin, sebetulnya nelayan kecil jarang dapat solar subsidi karena jauh dari pom bensin. Sementara ketiadaan menghambat pelayaran mereka," tandasnya.Targetkan 5 tahun subsidi BBM nelayan hilang
"Bicara soal target, at least my target in 5 years is that the goverment doesn't have to subsidized the fishing industry (target saya dalam lima tahun, pemerintah tak beri subsidi untuk industri perikanan)," ucap Susi.
Dia menjelaskan, target itu berangkat dari kondisi besarnya anggaran subsidi BBM sektor industri perikanan yang selama ini justru merugikan negara. Setidaknya, negara menghabiskan Rp 11,5 triliun untuk subsidi sektor perikanan. Ini tidak sebanding dengan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari izin kapal yang hanya Rp 300 miliar dalam satu tahun.
"Saya ingin mendorong semua staf di KKP untuk lebih mengubah mindset. Itulah yang pemerintah yang dikeluarkan untuk anggaran kami, itu harus dikembalikan karena saya percaya bahwa negara adalah suatu perusahaan juga," katanya.