LIVE

Tujuan BPUPKI dan Tugasnya Bagi Indonesia, Simak Penjelasannya

Penjelasan mengenai BPUPKI beserta tugas dan fungsinya dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Makna Proklamasi Kemerdekaan

Tujuan BPUPKI dibentuk ialah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Tyosakai dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 29 April 1945.

Tujuan dan fungsi lembaga tersebut untuk menyelidiki dan mempersiapkan usaha-usaha kemerdekaan Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, politilk, tata pemerintahan dan hal penting lainnya.

BPUPKI diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat, dengan wakilnya Ichibangase Yosio (orang Jepang), dan juga Raden Pandji Soeroso. Simak penjelasan selengkapnya dilansir dari laman gramedia dan berbagai sumber, Kamis (23/6/2022):

Pembentukan BPUPKI

Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sebenarnya sudah diumumkan oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 dengan nama Dokuritsu Zyunbi Tyosakai.

Tetapi, peresmian BPUPKI baru dilaksanakan pada tanggal 29 April 1945. Jepang membentuk BPUPKI sebagai langkah awal dari janji mereka atas kemerdekaan bangsa Indonesia.

Kebijakan Jepang dalam membentuk BPUPKI bukan tanpa alasan, melainkan Jepang ingin mempertahankan sisa-sisa kekuatannya akibat desakan Sekutu.

Bisa dibilang, BPUPKI ini sebenarnya awalnya dibentuk hanya sebagai janji manis dari Jepang atas kemerdekaan untuk memikat hati rakyat Indonesia. Janji manis ini digunakan agar Indonesia mau membantu Jepang melawan Sekutu.

Anggota BPUPKI

Sebelum membahas soal tujuan dari tugas dari BPUPKI. Alangkah lebih baiknya untuk mengetahui siapa saja anggota dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), di antaranya:

1. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat (ketua)

2. R.P. Soeroso (wakil ketua)

3. Ichibangse Yoshio (wakil ketua)

4. Soekarno

5. Mohammad Hatta

6. Ki Hajar Dewantara

7. Raden Suleiman Effendi Kusumaatmaja

8. Samsi Sastrawidagda

9. Sukiman Wiryosanjoyo

10. Kanjeng Raden Mas Hario Sosrodiningrat

11. KH A Ahmad Sanusi

12. KH Wahid Hasyim

13. H Agus Salim

14. Raden Ashar Sutejo Munandar

15. Abdul Kahar Muzakir

16. Raden Mas Panji Surahman Cokroadisuryo

17. Raden Ruseno Suryohadikusumo

18. KH Abdul Halim Majalengka (Muhammad Syatari)

19. KRMT Ario Wuryaningrat

20. Ki Bagus Hadikusumo

21. KH Mas Mansoer

22. KH Masjkur

23. Agus Muhsin Dasaad

24. Liem Koen Hian

25. Mas Aris

26. Mas Sutarjo Kartohadikusumo

27. AA Maramis

28. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonagoro

29. Mas Susanto Tirtoprojo

30. Mohammad Yamin

31. Raden Ahmad Subarjo

32. Raden Hindromartono

33. AR Baswedan

34. Raden Mas Sartono

35. Raden Panji Singgih

36. Raden Syamsudin

37. Raden Suwandi

38. Raden Sastromulyono

39. Yohanes Latuharhary

40. Raden Ayu Maria Ulfah Santoso

41. Raden Nganten Siti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito

42. Oey Tiang Tjoei

43. Oey Tjong Hauw

44. Bandoro Pangeran Hario Purubojo

45. PF Dahler

46. Parada Harahap

47. Soepomo

48. Pangeran Ario Husein Jayadiningrat

49. Raden Jenal Asikin Wijaya Kusuma

50. Raden Abdul Kadir

51. Raden Abdulrahim Pratalykrama

52. Raden Abikusno Cokrosuyoso

53. RAA Purbonegoro Sumitro Kolopaking

54. Raden Adipati Wiranatakoesoema V

55. Raden Mas Margono Joyohadikusumo

56. RMTA Suryo

57. R Otto Iskandardinata

58. Raden Panji Suroso

59. Raden Ruslan Wongsokusumo

60. Raden Sudirman

61. Raden Sukarjo Wiryopranoto

62. Raden Buntaran Martoatmojo

63. Bendoro Pangeran Hario Bintoro

64. KRT Rajiman Wedyodiningrat

65. Tan Eng Hoa

66. Matuura Mitukiyo

67. Miyano Syoozoo

68. Tanaka Minoru

69. Tokonami Tokuzi

70. Itagaki Masumitu

71. Masuda Toyohiko

72. Ide Teitiroo

Tujuan dan Tugas BPUPKI

Tujuan BPUPKI dibentuk ialah untuk mendalami, mengkaji, dan menyelidiki bentuk-bentuk dasar yang cocok untuk kepentingan pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan. Namun, lebih tepatnya tujuan dibentuknya BPUPKI bisa dibilang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

BPUPKI sebagai badan penyelidik memiliki tugas utama untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang memiliki hubungan dengan politik, tata pemerintahan, ekonomi, dan lainnya yang diperlukan untuk persiapan kemerdekaan.

Adapun tugas BPUPKI seperti:

  1. Bertugas untuk membahas tentang dasar negara.
  2. Bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar.
  3. Setelah selesai sidang pertama, BPUPKI membentuk reses selama satu bulan.
  4. Bertugas untuk membentuk Panitia Kecil atau Panitia Delapan untuk menampung saran-saran dari para anggota.
  5. Bertugas membantu Panitia Sembilan bersama Panitia Kecil.

Sidang Pertama BPUPKI dalam Merencanakan Kemerdekaan

Bisa dibilang, para anggota BPUPKI turut andil cukup besar dalam proses kemerdekaan Indonesia. Setelah dibentuk, BPUPKI melaksanakan sidang pertamanya pada 29 Mei 1945.

Namun, sidang tersebut tak membuahkan hasil. Akhirnya, mereka pun membentuk Panitia Sembilan untuk memastikan dan merumuskan dasar negara sebelum sidang kedua dilaksanakan. Anggotanya adalah:

  1. Ir. Soekarno (ketua)
  2. Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
  3. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
  4. Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (anggota)
  5. K.H. Abdul Wahid Hasjim (anggota)
  6. Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
  7. Raden Abikusno Tjokrosoejoso (anggota)
  8. H. Agus Salim (anggota)
  9. Mr.Alexander Andries Maramis (anggota)

Para anggota Panitia Sembilan yang sudah dibentuk itupun kemudian mengadakan pertemuan paa tanggal 22 Juni 1945 untuk membahas soal dasar negara. Dari pertemuan itu, mereka berhasil membuat rumusan negara Indonesia yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta.

BPUPKI Dibubarkan

Adapun isi dari Piagam Jakarta tersebut adalah:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Persatuan Indonesia.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setelah Piagam Jakarta lahir, akhirnya rancangan dasar negara tersebut diterima. Isi dari rumusan negara dari hasil rapat Panitia Sembilan itupun kemudian diberi nama Pancasila atas petunjuk dari seorang ahli.

Kemudian, sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945 untuk membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia.

Lalu pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan karena dianggap sudah selesai dalam melaksanakan tugasnya. Setelah itu, Jepang pun mendirikan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai yang diketuai oleh Ir. Soekarno.

(mdk/khu)