Komentar Jokowi Renovasi Ditolak Warga, Begini Kondisi Gereja di Karimun Sekarang
Presiden Joko Widodo menyoroti penolakan renovasi pembangunan Gereja ini. Saat ditemui di Istana Negara pada Rabu, (12/2) Jokowi menegaskan bahwa Indonesia seharusnya menjamin kebebasan beragama.
Proses renovasi Gereja Paroki Santo Joseph di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau terpaksa harus dihentikan sementara. Hal ini dikarenakan pembangunan tersebut ditolak sekelompok orang yang menyebut diri sebagai Aliansi Peduli Kabupaten Karimun.
Presiden Joko Widodo menyoroti penolakan renovasi pembangunan Gereja ini. Saat ditemui di Istana Negara pada Rabu, (12/2) Jokowi menegaskan bahwa Indonesia seharusnya menjamin kebebasan beragama. Berikut informasi selengkapnya:
Gereja Tertua
Gereja Paroki Santo Joseph Tanjung Balai Karimun merupakan salah satu gereja tertua yang ada di wilayah ini. Sebagai salah satu gereja tertua, Romo Kristiono Widodo mengatakan kondisi Gereja ini cukup memprihatinkan.
Belum Pernah Direnovasi
Sejak tahun berdirinya pada 1935, gereja ini belum pernah sekalipun direnovasi. Gereja yang sebenarnya hanya mampu menampung 100 jemaat ini juga terpaksa harus melayani umatnya sampai ke halaman karena keterbatasan tempat.
Setelah mengurus perizinan sekitar delapan tahun, pihak gereja akhirnya mengantongi Izin Mendirikan Bangunan atau IMB no 0386/DPMTSP/IMB-81/2019 pada tanggal 2 Oktober 2019 oleh Bupati Karimun melalui Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.
Pembangunan Gereja Dihentikan
Pembangunan atau renovasi gereja yang seharusnya sudah berjalan terpaksa harus dihentikan karena adanya penolakan sekelompok warga yang menghendaki gereja tersebut direlokasi dan dijadikan cagar budaya. Saat peletakan batu pertama massa juga menolak gereja dengan alasan tidak sesuai dengan adat Melayu.
Konsep Renovasi Gereja 2020 Merdeka.com
Izin IMB yang sudah terbit sejak tanggal 2 Oktober 2019, digugat oleh sekelompok orang ke PTUN Tanjung Pinang pada 30 Desember 2019. Kini nasib kelanjutan pembangunan Gereja baru bisa diputuskan setelah ada putusan pengadilan.
Jokowi Kesal Adanya Sikap Intoleransi
Berkaca dari kasus ini, Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa masalah intoleransi harus segera diselesaikan. Jokowi menegaskan, bahwa negara Indonesia menjamin kebebasan beragama.
Kondisi Gereja 2020 Merdeka.com
"Ini masalah intoleransi, saya kira sudah berkali kali saya sampaikan bahwa konstitusi kita menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat seusai kepercayaannya. Jelas konstitusi kita berikan payung kepada seluruh rakyat," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2).
Perintahkan Menkopolhukam dan Kapolri
Presiden telah memerintahkan Menkopolhukam Mahfud MD dan Kapolri Jenderal Idham Azis untuk menjamin terlaksananya kebebasan beribadah dan menindak tegas kelompok atau masyarakat yang mengganggu.
"Sesuai dengan jaminan konstitusi yang saya sampaikan. Jangan sampai intoleransi itu ada," tegas Jokowi.
(mdk/khu)