Sri mantan karyawan BTEL: 'Pak Anindya, tolong kami'

Sri mantan karyawan BTEL: 'Pak Anindya, tolong kami'. Sri Langgeng mewakili 400 mantan karyawan Bakrie Telecom yang di-PHK menuntut keadilan kepada Anindya Bakrie. Mereka menuntut cicilan pesangon yang bermasalah agar segera diselesaikan.

2016-09-27 14:06:00

PT Telkom

Sri Langgeng salah satu mantan karyawan Bakrie Telecom (BTEL) terlihat menggebu-gebu saat bercerita mengenai pengabdiannya di perusahaan itu. 20 tahun lamanya dia habiskan untuk mengabdikan diri pada perusahaan telekomunikasi milik Bakrie Group itu.

Terakhir, dia menempati bagian Customer Lifecycle Management. Namun sayang, pengabdiannya itu tak berbuah manis. Dia merupakan salah satu dari 400 karyawan Bakrie Telecom yang diputuskan terkena PHK pada Desember 2015.

Sri masih ingat saat Komisaris Utama, Anindya Bakrie mengatakan barang siapa yang masih setia kepada perusahaan saat dilanda krisis, maka orang-orang itu akan diberikan apresiasi. Pernyataan itu ia ingat betul saat dia masih menjadi karyawan BTEL. Namun, boleh jadi bagi dia, pernyataan Anindya Bakrie itu hanya isapan jempol semata.

"Dulu Pak Anindya Bakrie pernah mengatakan 'kapal besar ini mulai bocor di mana-mana. Siapa yang bertahan, akan diapresiasi'. Tapi nyatanya, seperti ini. Cicilan pesangon kami bermasalah," ujarnya saat ditemui Merdeka.com di sela-sela gelaran demo mantan karyawan BTEL di Wisma Bakrie I, Jakarta, Selasa (27/09).

Sri pun mengenang saat BTEL berjaya beberapa tahun silam. Dia pun tak memungkiri jika saat itu boleh dibilang tunjangan dan fasilitas yang diberikan cukup untuk menambah keperluan sehari-harinya. Namun, tak disangka badai itu datang dan membuat perusahan makin lama makin menurunkan tunjungan dan fasilitas.

"Dulu memang berjaya. Tapi saat akan ada program PHK ini, gelagat sudah terlihat misalnya dengan tunjangan kesehatan yang didapatkan hanya BPJS saja," tuturnya.

Meski begitu, dia mengharapkan komitmen dari manajemen untuk membayar cicilan karyawan yang di PHK sesuai dengan perjanjian awal. Setidaknya bagi dia, jika cicilan dibayar sesuai kesepakatan, maka peluang untuk hidup mandiri bisa terealisasi.

"Gak ada modal kalau cicilan bermasalah. Hal ini pun dirasakan oleh teman-teman di sini jika ingin mandiri," ucapnya.

Pangkal persoalannya adalah waktu akhir Desember 2015, ada program pensiun dini dan PHK, saat itu ada 400 orang yang diputuskan PHK. Sebanyak 400 orang itu tanda-tangan melakukan perjanjian bersama.

Dalam perjanjian itu disebutkan, masing-masing yang terkena PHK akan dibayarkan tunjangan PHK dan akan dicicil selama 12 kali. Artinya dari Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 dan dibayar setiap akhir bulan.

Namun, sejak masuk bulan Februari 2016, komitmen manajemen mulai menunjukkan tidak baik. Pasalnya, janji yang akan dibayarkan tepat waktu pada akhir bulan, mundur pada bulan berikutnya dan dengan pembayaran tak penuh.

(mdk/tsr)