Rencana akuisisi XL atas Axis ditanggapi positif oleh regulator

Bila akuisisi dan merger, operator tak perlu mengembalikan frekuensinya kepada pemerintah atau regulator.

Rencana akuisisi PT XL Axiata atas PT Axis Telekom ditanggapi positif oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

Memang sejak awal pemerintah dan regulator lah yang mendorong konsolidasi di industri telekomunikasi agar kembali sehat dan tidak berdarah-darah seperti yang terjadi saat ini.

Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), M. Budi Setiawan, selalu mendorong operator untuk berkonsolidasi baik merger maupun akuisisi dan akan memfasilitasinya.

Sedangkan anggota BRTI Nonot Harsono mengatakan bila akuisisi dan merger, operator tak perlu mengembalikan frekuensinya kepada pemerintah atau regulator. "Tidak dikembalikan, tapi ditata ulang untuk diseimbangkan daya saingnya," tuturnya, Jumat (28/6).

Saat ini, sejumlah operator mulai melakukan konsolidasi. PT Smart Telecom berkonsolidasi dengan PT Mobile-8 Telecom dalam tataran kepemilikan sahamnya. PT Bakrie Telecom Tbk juga berkonsolidasi dengan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.

Bahkan jauh sebelum itu, Indosat dan Satelindo sudah terlebih dahulu melakukan merger dan perusahaan gabungannya menjadi Indosat. Kini, sejumlah operator juga mulai berancang-ancang untuk merger, dan yang paling dekat untuk direalisasikan adalah antara XL dan Axis Axiata.

Lebih lanjut Nonot mengatakan bila XL dan Axis bersatu, maka bisa menjadi ancaman besar bagi Telkomsel.

"XL yang hanya punya 7,5 MHz di pita 1.800 MHz dan 900 MHz akan punya 20 MHz di pita 1.800 MHz dan 20 MHz di pita 2,1 GHz," katanya.

Dalam tanggapannya, Dirut Telkomsel Alex Sinaga membantah kalau akuisisi XL atas Axis Telekom akan mengancam Telkomsel.

"Kalau dari sisi pangsa pasar, akuisisi tersebut tak berpengaruh bagi Telkomsel. Sesuai regulasi yang ada, frekuensi kan memang harus dikembalikan dulu ke pemerintah, setelah itu terserah pemerintah akan mengembalikan lagi ke mereka atau ada kebijakan lain," ujarnya.

Namun, kata Alex, pemerintah harus bijak melihatnya karena Telkomsel saat ini berada di zona merah alias kekurangan frekuensi sedangkan bila dikembalikan lagi ke mereka takutnya frekuensinya kembali tak optimal digunakan.(mdk/ega)