Perlu Payung Hukum Jika Pemerintah Ingin Data Mikro Pemain E-commerce

Sejauh ini, para pemain e-commerce merasa keberatan memberikan data mikro kepada pemerintah. Sebab, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Seperti peruntukkan penggunaan data itu sendiri.

Sejauh ini, para pemain e-commerce merasa keberatan memberikan data mikro kepada pemerintah. Sebab, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Seperti peruntukkan penggunaan data itu sendiri.

Terlebih, jika data itu dibagikan, maka konsekuensinya antar pemain e-commerce dapat mengetahuinya.

"Karena kita harus tahu kepentingan pemerintah untuk apa. Pengambilan kebijakannya seperti apa," ujar Ketua Bidang Ekonomi Digital, Asosiasi E-commerce Indonesia (iDEA), Bima Laga kepada awak media di Jakarta, Selasa (12/2).

"Saya kira kalau data untuk analisa atau agregat, kita dari asosiasi sangat mengencourage member-member iDEA memberikan data itu. Itu kalau sifatnya makro ya. Tetapi, kalau data mikro, keperluannya untuk apa. Karena antarpemain kan bisa melihat ya," tambah dia.

Dilanjutkannya, karena data mikro bersifat sensitif dan rahasia, maka pihaknya berharap agar ada payung hukum yang mampu mengatur tentang data mikro pemain e-commerce.

"Kita harapkan pemerintah juga bisa bekerja sama satu dengan yang lain, baik antar pemerintahnya bisa bersepakat, kira-kira kita ini dari pemain harus mengolek data untuk diberikan ke mana," katanya.

"Maka harus ada payung hukumnya. Apakah RPP Kemendag atau Kemenkeu atau di manapun itu," terang Bima.