PANDI: IGF bisa cegah perang cyber

IGF yang menjadi ajang berkumpulnya multistakeholder dianggap dapat cegah perang cyber secara efektif

Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI) menilai penggelaran Internet Governance Forum (IGF) yang mempertemukan multistakeholder internet dari berbagai negara bisa menjadi pencegah gesekan-gesekan konten yang bisa menciptakan perang cyber.

Ketua Umum PANDI Andi Budimansyah mengatakan sebuah konten terkadang dianggap biasa di suatu negara, tetapi bisa jadi malah menyinggung di negara lain.

"Misal konten pornografi, di beberapa negara juga dianggap biasa tapi di Indonesia menimbulkan dampak sosial budaya yang sangat hebat sehingga perlu dibicarakan dalam forum multistakeholder," katanya dalam media briefing IGF 2013, Kamis (12/9).

Tata kelola internet memang harus melibatkan pemangku kepentingan majemuk. Dengan demikianlah maka internet dapat dimanfaatkan secara optimal bagi penegakan hak asasi manusia.

Hal tersebut ditegaskan oleh Frank La Rue, Special Rapporteur PBB untuk Kebebasan Berekspresi.

"Model multistakeholder bisa menjadi solusi agar tata kelola internet tidak berpihak hanya pada kepentingan pihak tertentu. Dengan pelibatan multistakeholder, maka beragam agenda kepentingan dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dapat didiskusikan bersama. Tidak boleh ada yang merasa atau memposisikan dirinya paling dominan," katanya.

Dirjen Aplikasi Telematika Aswin Sasongko memberikan contoh permasalahan internet yang harus diselesaikan multistakeholder seperti kasus perang cyber antara hacker Indonesia dan Malaysia serta kasus film Innocence of Moslems di Youtube yang membutuhkan kerja sama ISP, pemerintah, dan stakeholder internasional yaitu Google.