Menkominfo: Secepatnya revisi naskah UU ITE dibahas di DPR

Naskah revisi UU ITE sudah berada di DPR RI

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, menegaskan kembali jika naskah revisi UU ITE sudah berada di DPR RI. Dirinya pun menginginkan jika pembahasan dalam naskah revisi UU ITE tersebut harus secepatnya dilakukan.

“Dari kami itu, intinya ingin secepatnya dibahas. Sekarang kan DPR sedang masa reses. Jadi setelah DPR reses. Kami berharap bisa dibahas secepatnya setelah reses itu,” ujar pria yang akrab disapa Chief RA itu seusai acara kerja sama Indosat Ooredoo dengan Advan di Gedung Indosat Ooredoo, Jakarta, Rabu (23/12).

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa tujuan Revisi UU ITE, untuk menghindari multi-tafsir terhadap penerapan Pasal 27 ayat (3) yang mengatur mengenai penghinaan dan / atau pencemaran nama baik melalui sistem elektronik. Muatan utama revisi bersumber pada pengurangan ancaman pidana pencemaran nama baik.

"Pemerintah mengusulkan pengurangan ancaman pidana dari semula 6 (enam) tahun menjadi 4 tahun, sehingga tidak perlu dilakukan penahanan. Selain itu revisi juga dilakukan untuk menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) merupakan delik aduan, sehingga harus ada laporan atau aduan dari korban pencemaran nama baik sebelum diproses oleh penyidik," jelas dia.

Sementara itu, secara terpisah Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi Yahya menyatakan telah menerima draft revisi UU ITE dari pemerintah.

“Sudah diterima,” singkatnya kepada merdeka.com melalui pesan singkat.