Menkominfo ajak netizen ramai-ramai perangi hoax

Menkominfo ajak netizen ramai-ramai perangi hoax. Bukan rahasia lagi jika informasi-informasi hoax beredar kencang di dunia maya. Tak jarang informasi itu mengandung provokatif dan tidak sesuai fakta. Pemerintah memang pusing dibuat dengan beredarnya informasi palsu.

2017-02-10 14:21:00

Berita Hoax

Bukan rahasia lagi jika informasi-informasi hoax beredar kencang di dunia maya. Tak jarang informasi itu mengandung provokatif dan tidak sesuai fakta. Pemerintah memang pusing dibuat dengan beredarnya informasi palsu. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara pun terus-terusan mengajak masyarakat cerdas bermedia. Bahkan dia mengajak seluruh kalangan untuk perang melawan hoax, termasuk para bloger.

"Upaya untuk memerangi hoax ini tidak hanya menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, dan harus juga muncul dri rekan-rekan blogger dan netizen," kata dia yang dikutip dari laman resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) saat melakukan pertemuan dengan blogger di Ambon, belum lama ini.

Tak hanya itu saja, Menkominfo juga mengungkapkan ada kesenjangan yang dialami oleh komunitas bloger di Ambon. Kesenjangan itu ditegaskannya soal konektivitas yang kalah dibandingkan Jawa. Sehingga berpengaruh terhadap sulitnya proses cek ulang informasi hoax.

"Kesenjangan yang ini terjadi mengingat konektivitas di Ambon yang tidak sebaik wilayah Jawa apalagi Jakarta sehingga agak sulit dalam menangkal isu hoax untuk proses cek dan ricek mengingat konektivitas yang tidak bagus tersebut." jelas pria kelahiran Bogor itu.

Maka dari itu, pihaknya kini tengah mempersiapkan tol informasi melalui Palapa Ring. Dengan nanti adanya Palapa Ring, maka proses cek dan ricek sebuah informasi akan efektif. Sementara itu, Habib Almascatie dari Komunitas Blogger Ambon mengatakan, verifikasi kebenaran suatu informasi mutlak ditegakkan. Pasalnya jika tidak, maka akan menimbulkan konflik SARA.

"Verifikasi dan cross check perlu dilakukan oleh netizen untuk pelurusan dari berita palsu tersebut melalui media sosial sehingga tidak menjadi polemik yang dapat memicu keresahan berkenaan dengan SARA." jelas Habib.

(mdk/idc)