Kominfo tak masalahkan BBM lintas platform

BlackBerry dianggap masih belum masuk dalam kategori OTT sehingga tidak perlu membayar BHP

Kementerian Komunikasi dan Informatika menilai pembukaan layanan BlackBerry Messenger (BBM) untuk platform Android dan iOS tidak bermasalah karena pemerintah memang belum mengatur mengenai hal itu.

"Belum ada regulasi khusus mengenai hal itu. Hari ini pihak BlackBerry juga telah menghadap Menkominfo untuk menjelaskan mengenai hal tersebut," ujar Kepala Pusat Informasi dan Humas Kominfo Gatot S. Dewa Broto kepada merdeka.com, Senin (23/9).

Seperti diketahui, BlackBerry telah menjelma menjadi penyedia konten BlackBerry Messenger (BBM) atau yang biasa disebut over the top (OTT). Seharusnya, Peraturan Menkominfo No. 21/2013 tentang Konten Seluler dan FWA sehingga terkena kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan (BHP) Jasa Telekomunikasi.

Sementara itu, anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono malah mengatakan layanan instant messaging (IM) bukan merupakan konten tetapi sudah termasuk layanan telekomunikasi.

Dengan begitu, semua penyedia IM diwajibkan membayar BHP Jastel seperti penyelenggara jasa Internet (PJI) dan berbagai kewajiban lainnya.

Regulator memang belum memiliki payung hukum terhadap OTT, sehingga operator di Indonesia cenderung tidak memiliki posisi yang kuat. OTT adalah aplikasi asing yang berjalan di atas jaringan operator telekomunikasi. Mereka bebas menggunakan jaringan operator karena menempel pada ponsel.

Dari layanan OTT, operator hanya mendapatkan tarif akses data GPRS sehingga tak sebanding dengan kapasitas jaringan operator yang dipakai konten asing tersebut, seperti Facebook, Twitter, dan lainnya.