Frekuensi Bekas Bolt! Kapan Akan Dilelang?

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara pun belum mau menjawabnya. Menurutnya, masyarakat diminta menunggu kapan frekuensi milik Bolt! itu akan dilelang.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada akhir tahun 2018 telah mengumumkan pencabutan izin layanan operator Bolt!.

Pencabutan izin tersebut, lantaran anak usaha Lippo Group itu tak membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi 2,3 GHz selama 2 tahun berturut-turut. Totalnya hutangnya sekitar Rp 343,5 miliar.

Lepas dari persoalan Bolt itu, artinya frekuensi 2,3 GHz telah dikembalikan ke negara. Sesuai dengan Undang-undang Telekomunikasi Tahun 1999 mengamanatkan frekuensi adalah milik negara. Oleh karena itu, jika satu operator berhenti beroperasi karena diakuisisi atau pailit, frekuensi operator harus dikembalikan kepada pemerintah.

Lantas, yang menjadi pertanyaan publik adalah kapan frekuensi 2,3 GHz akan dilelang pemerintah lagi?

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara pun belum mau menjawabnya. Menurutnya, masyarakat diminta menunggu kapan frekuensi milik Bolt! itu akan dilelang.

"Yang dulu punya Bolt!? 2,3 GHz itu? Wah, itu nantilah. Tunggulah, ya," jelasnya saat ditanya awak media usai acara diskusi Konsolidasi Operator Seluler di Jakarta, Kamis (2/5).

Sebagaimana diketahui, selain Bolt!, pemerintah telah mencabut izin penggunaan frekuensi radio milik First Media dan Jasnita Telekomindo. Izin penggunaan frekuensi kedua perusahaan itu juga dicabut lantaran menunggak BHP frekuensi 2.3 GHz.

First Media menunggak BHP Frekuensi 2 tahun hingga mencapai Rp 364,8 miliar. Sementara Jasnita Telekomindo, menunggak hutang sebesar Rp 2,1 miliar selama 2 tahun mulai dari tahun 2016 hingga 2018.