Facebook umumkan pengembangan baru tangkal berita hoaks

Facebook umumkan pengembangan baru tangkal berita hoaks. Tessa Lyons, Product Manager Facebook mengungkapkan ada beberapa pengembangan upaya yang dilakukan pihaknya untuk menangkal keberadaan berita-berita palsu. Antara lain; Memperluas program fact checking ke beberapa negara.

Facebook mengumumkan kembali beragam upaya untuk menangani berita-berita palsu. Sebelumnya, perusahaan media sosial besutan Mark Zuckerberg itu telah melakukan serangkaian upaya antara lain menggabungkan kecanggihan teknologi dan tinjauan manusia, termasuk melalui penghapusan akun palsu, bermitra dengan para pemeriksa fakta, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan literasi berita.

Tessa Lyons, Product Manager Facebook mengungkapkan ada beberapa pengembangan upaya yang dilakukan pihaknya untuk menangkal keberadaan berita-berita palsu. Antara lain; Memperluas program fact checking ke beberapa negara.

"Sejak awal peluncuran program third- party fact-checking, kami telah menjalankan program ini di 14 negara dan kami berencana untuk menghadirkan program tersebut ke beberapa negara lainnya hingga akhir tahun ini," kata dia dalam keterangan tertulisnya kepada Merdeka.com, Senin (25/6).

"Melalui program ini, pemeriksa fakta yang sudah disertifikasi akan menilai akurasi berita di Facebook dan sejauh ini mereka telah membantu kami mengurangi penyebaran berita palsu hingga sekitar 80 persen," tambahnya.

Kemudian yang kedua, pihaknya juga memperluas uji coba memeriksa fakta berupa foto dan video. Hal ini karena konten yang diposting setiap harinya mencapai miliar. Sementara, tak bisa dilakukan satu per satu oleh pemeriksa fakta yang diajak bekerja sama oleh Facebook.

"Kami pun memutuskan untuk mengembangkan cara baru untuk mengidentifikasi berita palsu dan mengambil tindakan dengan skala lebih besar," ungkapnya.

Selain itu, upaya yang dilakukannya adalah mengambil tindakan terhadap segala jenis pelanggaran baru yang berulang. Terakhir adalah bekerja sama dengan sejumlah akademisi.

Pada bulan April lalu, kata Lyons, pihaknya mengumumkan sebuah inisiatif baru yang bisa membantu penyelenggaraan riset independen tentang peranan media sosial dalam pemilu, serta demokrasi pada umumnya.

"Komisi riset pemilu yang kami bentuk, saat ini sedang merekrut staf dan menetapkan prosedur hukum dan organisasi yang diperlukan untuk menjadi independen. Dalam beberapa minggu ke depan, komisi ini akan meluncurkan sebuah website dan membuka kesempatan pengajuan proposal untuk mengukur seberapa besar misinformasi yang terjadi di Facebook berikut dampaknya," jelasnya.