Dana USO Perlu Diperbesar

Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Anang Latif mengakui bahwa dana Universal Service Obligation (USO) saat ini masih kurang untuk memerdekakan Indonesia dari sinyal 100 persen.

Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Anang Latif mengakui bahwa dana Universal Service Obligation (USO) saat ini masih kurang untuk memerdekakan Indonesia dari sinyal 100 persen. Terlebih untuk membangun Base Transceiver Station (BTS) di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) yang tidak mungkin digarap operator seluler.

Dana USO sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 17 tahun 2016 dipungut dari pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi sebesar 1,25 persen.

"Untuk memerdekakan sinyal 100 persen rasanya tidak mungkin, kalau sumbangan dari operator hanya 1,25 persen dari pendapatan mereka," katanya saat acara diskusi Merdeka Sinyal 100 Persen dan Menyongsong Industrialisasi 4.0 di Jakarta, Kamis (27/12).

Apalagi kata dia, kebutuhan akan peningkatan sinyal di wilayah yang sudah tersentuh program USO terus meningkat. Seperti saat awal sinyal masuk di lokasi 3T itu adalah 2G. Namun, masyarakat di sekitar wilayah itu berharap bisa menggunakan internet. Maka, mau tidak mau dari sisi teknologi harus ditingkatkan menjadi 4G.

"Butuh biaya yang besar juga," jelasnya.

Anang pun menggambarkan betapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya hanya untuk 1 BTS 2G. Kata dia, kira-kira per bulan dana yang harus dikeluarkan berkisar Rp 80 juta per bulan. Jika diupgrade menjadi 4G, maka dibutuhkan setidaknya Rp 100 juta untuk 1 BTS.

"Itu baru 1 lokasi saja ya," ungkap dia.

Sejauh ini, berdasarkan data yang dikutip dari Liputan6.com pada Juli lalu, BAKTI melalui program USO-nya itu telah membangun 800 BTS dari tahun 2015 sampai 2018 di wilayah 3T. Menurutnya, untuk bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada saat ini, minimal sumbangan untuk USO bisa ditambah 2 atau 3 kali lipat. Saat ini dana USO yang didapatkan Rp 2,5 triliun.

"Kebutuhan kita mungkin di angka Rp 5-6 triliun," terang dia.

Kendati begitu, ia menyatakan tak ingin tambahan kontribusi dari operator seluler diperbesar. Anang memahami bahwa kondisi industri telekomunikasi saat ini sedang berdarah-darah. Tak mungkin dengan kondisi tersebut, operator seluler mau untuk meningkatkan kontribusi sumbangannya untuk dana USO.

"Kalau bisa di luar industri telekomunikasi sajalah kalau mau ada tambahan dana USO. Kita tahu industrinya lagi suffer," jelasnya.

Sementara itu, pengamat telekomunikasi Kamilov Sagala mengatakan, alangkah baiknya jika pemerintah mampu memaksa pemain over the top (OTT) seperti Google, Facebook, Twitter, dan lain-lain untuk berkontribusi terhadap USO.

"Google, Facebook, Twitter, dan OTT lain, harusnya juga ditarik pendapatannya untuk masuk ke USO," katan mantan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia tahun 2006 itu.