Jelang Pilpres, KPU Tebing Tinggi Akan Sediakan Hak Pilih untuk Tahanan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tebing Tinggi lakukan koordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB, Kota Tebing Tinggi dalam persiapan menjelang Pemilu 2024 mendatang.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tebing Tinggi lakukan koordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB, Kota Tebing Tinggi dalam persiapan menjelang Pemilu 2024 mendatang.
Kegiatan koordinasi yang diadakan pada Selasa (22/11) ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Tebing Tinggi, Dr. Abdul Khalik. MAP, MA, didampingi oleh komisioner divisi Rendatin (Perencanaan, Data dan Informasi), Rudi Herwin, Kasubag beserta staff.
KPU Tebing Tinggi akan menyediakan TPS khusus di Lapas. Dengan melihat jumlah keseluruhan penghuni Lapas, kemungkinan terdapat TPS khusus sebanyak 4 atau 5 TPS.
"Jika dirunut kembali di Lapas Kota Tebing Tinggi dengan jumlah yang masih tentatif dan untuk pemetaan awal pemilu 2019, terdapat 4 TPS," kata komisioner divisi Rendatin, Rudi Herwin dikutip dari ANTARA (22/11).
Pendataan Penghuni Lapas
Penghuni Lapas di Tebing Tinggi mencapai 1.668 orang, termasuk napi titipan dan 150 orang yang sedang menjalani persidangan belum vonis. Maka, diasumsikan terdapat 5 TPS khusus di Lapas.
"Untuk pembentukan TPS tetap mengacu pada ketentuan, salah satunya adalah jumlah pemilih paling banyak 300 orang," tambah Rudi Herwin.
Untuk memastikan pendataan kependudukan para tahanan juga akan terus dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tebing Tinggi.
Pixabay.com
Bagi para tahanan yang memiliki KTP akan dilakukan pendataan ulang dan tahanan yang bukan penduduk Tebing Tinggi akan diupayakan agar bisa menggunakan hak suaranya di Pemilu 2024 mendatang.
"Warga binaan yang tidak punya identitas tetap memiliki hak pilih," tegas Rudi Herwin.
Kepala Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi, Anton Setiawan telah menyambut baik koordinasi dengan KPU perihal penyediaan hak pilih untuk tahanan pada saat Pemilu 2024 nanti.
"Kita siap untuk menyukseskan Pemilu 2024 dan kami akan memberikan data penghuni Lapas sampai mendekati pemungutan suara," kata Anton Setiawan, dikutip dari ANTARA pada Selasa (22/11).