Yorrys sebut Golkar tak mempertahankan Setnov dari posisi ketua umum

Yorrys menuturkan, bahwa saat ini Golkar masih mengedepankan asas praduga tak bersalah. Serta akan mengedepankan hak-hak hukum yang dimiliki Novanto.

2017-07-19 21:33:59

Setnov tersangka

Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP pada hari Senin (17/7) lalu. Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, Partai Golkar tidak pernah berusaha mempertahankan Novanto untuk tetap menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Golkar tidak pernah mempertahankan. Ini, ini kadang-kadang jangan ada memprovoke tetapi kita mengaku mengikuti mekanisme dia sekarang ini kan baru ditetapkan sebagai tersangka, belum terpidana," kata Yorrys, di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/7).

Yorrys menuturkan, bahwa saat ini Golkar masih mengedepankan asas praduga tak bersalah. Serta akan mengedepankan hak-hak hukum yang dimiliki Novanto.

"Putusan kalau kita mengacu pada UU KUHP asas praduga tak bersalah kan masih ada-ada, jadi kita enggak bisa bilang tiba-tiba kita juga harus menghargai dia punya hak dalam hal ini," ujarnya.

Kendati belum dicopotnya Novanto dari jabatannya, Yorrys mengaku setiap kader Golkar harus siap jika nantinya ditunjuk sebagai pengganti Novanto. "Kalau calon (ketua) Golkar penuh dengan calon, semua dari mana saja," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, kedatangannya ke rumah dinas JK untuk meminta arahan atas apa yang terjadi di internal Partai Golkar paska Ketua Umum Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP.

"Untuk itu mohon kira-kira ada arahan atau harapan tentunya dalam rangka proses penyelesaian ke depannya ini. Karena beliau adalah tokoh senior kita dan wapres apalagi pernah menjadi ketua umum," kata Yorrys, di lokasi, Rabu (19/7).

Dalam situasi ini, kata Yorrys, JK menyarankan untuk kembali berpegangan pada anggaran dasar dan juga kesepakatan bersama Partai Golkar. Hal itu menurutnya bisa dilakukan untuk menyelamatkan Partai Golkar.

"Pertama, Anda coba bedah kembali, di AD ART karena itu londasan hukumnya. Landasan kedua, kalau ada kesepakatan kesepakatan di luar, sepanjang ini tujuannya untuk menyelamatkan, memperbaiki Golkar, masukkan itu dalam opsi, itu nanti kita bisa diskusikan," pungkasnya.

(mdk/msh)