Yorrys Raweyai tak tahu dicopot dari pengurus DPP Golkar

Yorrys Raweyai tak tahu dicopot dari pengurus DPP Golkar. Partai Golkar mencopot Yorrys Raweyai dari koordinator bidang Polhukam. Namun, Yorrys mengaku sampai saat ini belum tahu atas keputusan tersebut.

2017-10-03 14:37:18

Partai Golkar

Partai Golkar mencopot Yorrys Raweyai dari koordinator bidang Polhukam. Namun, Yorrys mengaku sampai saat ini belum tahu atas keputusan tersebut.

"Ya kalau sekarang ini, kita sendiri mau dengar info atau bagimana. Saya sendiri tidak tahu," kata Yorrys saat dihubungi, Selasa (3/10).

Yorrys hanya mengingatkan, pencopotan kader dari struktur partai seharusnya mengikuti aturan yang berlaku. Sehingga partai tidak bisa asal memecat atau mencopot kader.

"Iya dong, masa main pecat-pecat, emang perusahaan," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Partai Golkar bersikap tegas menindaklanjuti manuver yang dilakukan Yorrys Raweyai. Yorrys kerap menyuarakan pelengseran Setya Novanto dari ketua umum Golkar.

"Beliau diganti sejak kemarin sore, surat ditanda tangani langsung oleh ketua umum dan sekjen," kata Ketua DPP Golkar bidang pemenangan pemilu wilayah Indonesia Timur, Aziz Samual saat dihubungi merdeka.com, Selasa (3/10).

Aziz menilai, Yorrys dianggap telah melakukan banyak persoalan yang membuat internal Golkar gaduh. Sehingga, posisinya sebagai Koordinator bidang Polhukam digantikan oleh Letjen (purn) Eko Widyatmoko.

"Alasannya Pak Yorrys sudah buat masalah, tidak sesuai aturan Partai Golkar, melebihi kewajaran, diputuskan untuk diganti yang gantikan Letjen (purn) Eko Widyatmoko," kata Aziz.

Yorrys adalah ketua Tim Pengkajian yang dibentuk DPP Golkar di bawah naungan Nurdin Halid saat Novanto tengah terbaring sakit di rumah sakit. Hasil tim pengkajian menyebutkan elektabilitas Golkar merosot karena status tersangka Novanto di korupsi proyek e-KTP.

"Saya tidak tahu apakah surat pergantian itu sudah diterima Pak Yorrys atau belum," kata Aziz.

Rekomendasi Tim Pengkajian pun meminta agar Golkar menonaktifkan Novanto dari ketua umum. Hal ini dilakukan guna penyelamatan Golkar jelang Pemilu 2019.

(mdk/rnd)