Wapres JK Ingin Amandemen UUD 1945 Terbatas
JK menjelaskan amandemen terakhir dilakukan pada 2002. Pemerintah sudah menampung masukan kala itu sehingga tidak perlu ada amandemen UUD 1945 menyeluruh.
Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap amandemen UUD 1945 dilakukan secara terbatas. Dia tidak setuju dengan kesepakatan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh untuk melakukan amandemen secara menyeluruh.
"Iya sangat terbatas," kata JK di UIII, Depok, Jawa Barat, Selasa (15/10).
JK menjelaskan amandemen terakhir dilakukan pada 2002. Pemerintah sudah menampung masukan kala itu sehingga tidak perlu ada amandemen UUD 1945 menyeluruh.
Selain itu, dia juga mengingatkan soal konsekuensi menghidupkan kembali GBHN sebagai bagian amandemen UUD. Menurut dia, perubahan tersebut tidak perlu lagi visi dan misi, tetapi cara melaksanakan GBHN.
JK berujar perlu adanya kesepakatan awal dari partai-partai dengan masyarakat agar amandemen tidak malah merugikan. "Yang (penting) tentu ada dulu kesepakatan awal," imbuhnya.
Baca juga:
Ini Kata Ketua MPR Terkait Gerindra dan NasDem Setuju Amandemen UUD 1945
PKB Tolak Amandemen UUD 1945 Secara Menyeluruh
Polemik Amandemen UUD 45, Cara Pemilihan & Masa Jabatan Presiden Berpeluang Diubah?
Cak Imin Menolak Jika Amandemen UUD 1945 Ubah Sistem Pemilihan Presiden
Bertemu Zulkifli Hasan, Jokowi Bertanya Soal Amandemen UUD 1945