Usul Pembubaran Koalisi Bikin Demokrat-Gerindra Makin Retak?
Demokrat beralasan usulan pembubaran itu untuk meredakan tensi politik pasca hasil Pilpres 2019 diumumkan.
Setelah Pilpres 2019 selesai, kekompakan partai koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mulai goyang. Salah satunya Partai Demokrat yang mengusulkan agar Prabowo segera membubarkan koalisi.
Tentu saja usul Demokrat itu cukup mengejutkan. Bahkan usai mendengar usulan itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi geram. Mereka tak segan mengeluarkan kritik-kritik tajam buat Demokrat. Lalu apa alasan Demokrat ingin bubarkan koalisi? Berikut ulasannya.
Redakan Tensi Politik
Partai Demokrat mengusulkan Koalisi Indonesia Adil Makmur untuk segera di bubarkan. Partai-partai yang tergabung dalam koalisi Prabowo-Sandi yaitu Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN. Tak cuma koalisinya, Demokrat juga usul koalisi Jokowi-Ma’ruf bubar.
Demokrat beralasan usulan pembubaran itu untuk meredakan tensi politik pasca hasil Pilpres 2019 diumumkan. Serta menghilangkan polarisasi tajam di kalangan masyarakat akar rumput. Selain itu, membubarkan koalisi dianggap Rachlan bisa membuat suasana antara elite politik semakin mencair.
"Polarisasi ini sewaktu-waktu bisa meledak menjadi konflik sosial," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Rachlan Nashidik.
Gugatan Ke MK Bukan Kewajiban Partai Koalisi
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Rachlan Nashidik menyarankan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk segera membubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Sebagai pimpinan, Prabowo harus membubarkan koalisi dengan cara yang baik seperti saat awal permintaan koalisi dimulai.
Alasan usulan pembubaran koalisi lantaran gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) bukanlah kewajiban partai koalisi.
"Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai. Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir," kata Rachlan dalam akun Twitter resminya, Minggu (9/6).
BPN Persilakan Demokrat Keluar dari Koalisi
Usulan Wasekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik soal pembubaran koalisi membuat Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 geram. BPN
meminta gertakan yang acap dilakukan dihentikan. Menurutnya, bila memang dia atau pun Partai Demokrat ingin langkah walk out dari Koalisi Indonesia Adil Makmur jangan membuat gaduh.
"Jadi saya saran, kalau mau keluar jangan cari pembenaran, silakan saja, selamat jalan semoga mendapat yang diinginkan di kubu sebelah," kata Juru Bicara BPN Andre Rosiade.
Ingin Dapat Jatah Menteri
Badan Pemenangan Nasional (BPN) menyindir keras permintaan pembubaran koalisi yang diusulkan Demokrat. Menurut BPN usulan itu terlontar karena Demokrat kebelet ingin dapat jatah kursi menteri dari Joko Widodo.
"Ngapain kami bubarin koalisi, orang masih kumpul kok, masih sama-sama kok. Kalau mau keluar silakan saja. Mungkin udah kebelet kali pengen gabung sebelah (kubu Jokowi), dapat jabatan menteri kali ya," kata Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Andre Rosiade.
(mdk/has)