Usai Reses, DPR akan Panggil KPU-Bawaslu Bahas Surat Suara Tercoblos di Malaysia

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya akan segera memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membahas masalah surat suara tercoblos di Malaysia. Hal itu, kata dia, akan dilakukan setelah masa reses pada 11 Mei mendatang.

2019-04-12 15:05:00

Surat Suara Tercoblos

"Pasti kita akan evaluasi seluruh proses pemilu 2019 kita akan evaluasi secara umum secara total secara khusus secara detil terinci agar kejadian seperti ini dan lain-lain tidak terulang kembali," kata Riza saat dihubungi merdeka.com, Jumat (12/4).

Terkait penanganan kasus ini, Riza meminta KPU dan Bawaslu bertindak adil. Serta menegakkan hukum yang ada jika memang benar ada pelanggaran terkait pencoblosan surat suara di Malaysia.

"Selama ini yang membuat rusak bangsa ini karena hukum tebang pilih, orang kecil dihukum ibarat pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pisau tajam ke oposisi, tumpul ke petahana," ungkapnya.

"Dan KPU, Bawaslu kita minta menyikapi secara bijak dan menindak siapapun yang terbukti bersalah terkait kecurangan dari pencoblosan surat suara ini," ucapnya.

Sebelumnya, Anggota Badan Pengawas Pemilu, Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya mengendus banyak dugaan kecurangan dari proses pemungutan suara di Malaysia.

Dia mengungkap, kecurigaan awal bermula saat Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN) setempat menolak pengawasan pihak Bawaslu saat melaksanakan pencoblosan.

"Kami sudah meminta kepada KPU dan kepada PPLN agar (Pokja) pengawas pemilu luar negeri (di Malaysia) diikutkan dalam metode pemungutan suara yang memakai kotak suara keliling (KSK). Namun mereka menolak," kata Bagja saat dihubungi wartawan, Kamis (11/4).

(mdk/bal)