Transparansi anggaran meningkat, tapi masih banyak kelemahan
Dibandingkan Filipina, tingkat keterlibatan publik dalam penyusunan anggaran di Indonesia tergolong lemah.
Banyaknya kasus korupsi yang mencuat akhir-akhir ini membuat banyak pihak prihatin. Pasalnya, disaat banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, namun para pejabat publik justru asik memperkaya diri sendiri dengan merampok uang rakyat.
Untuk menghindari terjadinya praktik korupsi yang semakin meluas, dibutuhkan transparansi anggaran. Menurut survei International Budget Partnership (IBP) Tahun 2012, Indonesia merupakan salah satu negara yang transparansi anggarannya meningkat.
Bahkan, yang paling transparan di Asia Tenggara. Akan tetapi, partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran masih tergolong lemah.
Peneliti Open Budget Survey (OBS) Lukman Hakim mengatakan, terjadi peningkatan dalam Open Budget Index 2012 untuk Indonesia ketimbang tahun lalu.
"Dari skor 51 di tahun 2010, menjadi 62 ditahun 2012. Transparansi anggaran di Indonesia masuk dalam kategori substansial," jelas Lukman saat Launching OBI 2012 di Rumah Makan Bumbu Desa, Jakarta, Minggu (3/2).
Lukman menjelaskan, dari kenaikan ini memang ada beberapa hal yang belum maksimal dilakukan oleh pemerintah terkait transparansi anggaran dan perlu dilakukan untuk meningkatkan transparansi anggaran di Indonesia.
"Pemerintah belum mempublikasikan in year report atau realisasi anggaran pada tahun berjalan untuk per tiga bulanan," terangnya.
Selain itu, kata dia, dibandingkan Filipina, tingkat keterlibatan publik dalam penyusunan anggaran di Indonesia tergolong lemah.
"Oleh karena itu, pemerintah harus memperluas partisipasi dalam penyusunannya," tandas dia.
Menanggapi hasil survei IBP tahun 2012. Sekretaris Jendral (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan mengatakan, prestasi peningkatan indeks keterbukaan anggaran bukanlah keberhasilan pemerintah semata.
"Peningkatan ini bisa dicapai karena faktor lahirnya UU keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat sipil dan inisiatif global seperti open goverment," kata Yuna.
Kendati demikian, menurut Yuna, masih banyak anggaran yang sering kali ditutupi oleh pemerintah, seperti Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang belum dapat di akses oleh masyarakat pada umumnya.
"Kemenkeu harus publikasikan RKA-KL, perincian anggaran, masyarakat hanya dikasih nota keuangan, tapi RKA-KL belum dapat di akses bebas, kita kurang informasi dalam program kegiatan anggaran pemerintah," tegas dia.
Selain itu, tambah Yuna, capaian kinerja pemerintah pun belum terintegrasi. "LKPP kita sudah terbit, tapi persoalannya, masih setengah hati melakukan capaian kinerja, ini harus terintegrasi," tuturnya.
Lebih jauh Yuna membeberkan, faktor lain yang masih harus ditingkatkan pemerintah demi terciptanya transparansi anggaran di Indonesia adalah dalam membahas Rancangan APBN, DPR juga harus mengundang masyarakat dalam pembahasannya.
"Partisipasi, baik di tingkat pemerintah dan DPR masih kurang, dalam pembahasan RUU kita diundang. Tapi berkaitan dengan RAPBN kita enggak diundang," kata dia.(mdk/hhw)