Tim Sudirman Said temukan 3 juta DPT bermasalah di Pilgub Jateng

Tim Pemenangan Sudirman Said-Ida Fauziyah mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah untuk merapikan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Karena hingga saat ini masih ditemukan data ganda maupun data invalid.

2018-06-12 07:02:00

Pilgub Jateng

Juru bicara Tim Pemenangan Sudirman-Ida, Sriyanto Saputro mengatakan, berbagai temuan mengenai persoalan DPT tersebut telah dilaporkan di KPU dan Bawaslu Jateng pada 8 Juni 2018. Selain itu, juga dilaporkan ke Bawaslu RI pada 11 Juni 2018.

"Jika laporan-laporan yang telah disampaikan secara prosedural tersebut tidak direspon, kami akan segera melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu," terangnya di Sekretariat Relawan Merah Putih, Senin (11/6).

Dia menyampaikan, DPT yang berpotensi bermasalah mencapai 3.040.376. "Yang kami temukan di lapangan mulai banyaknya data invalid yang bertebaran di sejumlah daerah, jumlah NIK yang dobel di tiap TPS, pemilih dengan KK di luar Jawa Tengah dan yang paling marak ialah munculnya pemilih dengan usia di bawah 17 tahun," tegasnya.

Dikatakan, data invalid sebanyak itu berpotensi dimanfaatkan oknum tertentu untuk berbuat curang saat coblosan berlangsung. Terutama jika ada mobilisasi pemilih dari luar Jawa Tengah.

"Kami sempat diundang ke KPU Jawa Tengah untuk memaparkan data-data temuan di daerah. Tetapi kami memilih mengadu ke Bawaslu. Kami bisa buktikan bahwa ada jutaan DPT invalid dan DPT ganda yang marak di 19 daerah," tegasnya.

"Kami minta Bawaslu untuk segera memanggil KPU supaya dapat menyelesaikan masalah DPT ganda Pilgub Jateng. Kalau ada DPT ganda harus dicoret dan dibenahi mengingat waktunya yang sangat mepet," akunya.

Selain itu, dia juga menginstruksikan kepada semua parpol koalisi dan relawan untuk mengecek DPT bermasalah di tiap TPS. Semua relawan diimbau untuk mewaspadai mobilisasi pemilih luar Jateng yang membawa surat undangan, e-KTP dan surat keterangan palsu.

"Masyarakat sebaiknya bersama-sama berpartisipasi mencermati jumlah surat suara dan sisa surat suara di tiap TPS agar tidak ada lagi kecurangan saat coblosan," tegasnya.

(mdk/rnd)