Temuan BPK dinilai tak ganggu pilkada serentak

Namun, Lukman menilai perlunya memperdalam temuan BPK ini agar sebelum agenda pilkada berjalan masalah bisa diatasi.

2015-06-22 16:18:42

BPK

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa ada indikasi kerugian negara dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 harus dipisahkan dengan tahapan pilkada serentak yang sedang berlangsung.

Wakil Ketua Komisi II, Lukman Edy, menilai temuan BPK ini tidak ada sangkut pautnya dengan pelaksanaan pilkada sehingga otomatis tidak akan mengganggu jalannya kontestasi politik di daerah pada Desember mendatang.

Namun demikian, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan perlunya memperdalam temuan BPK ini agar sebelum agenda pilkada berjalan, masalah bisa cepat diatasi.

"Kita minta karena menyangkut kredibilitas demokrasi. Auditnya ditindaklanjuti secara komprehensif. Kita minta secepat mungkin sebelum agenda berjalan," kata Lukman di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/6).

Lukman menambahkan, temuan BPK itu bukan hanya di pusat. "Kalau ini terjadi levelnya 3, banyak yang harus disempurnakan secara komprehensif," kata Lukman.

Seperti diketahui BPK melakukan audit keuangan KPU tahun 2013 dan 2014 menemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp 34 miliar di dalam hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan anggaran pemilu.

Berikut temuan BPK soal dugaan penyalahgunaan anggaran:

a. Indikasi kerugian negara Rp 34.349.212.517.69
b. Potensi kerugian negara Rp 2.251.876.257.00
c. Kekurangan penerimaan Rp 7.354.932.367.89
d. Pemborosan Rp 9.772.195.440.11
e. Yang tidak diyakini kewajarannya Rp 93.058.747.083.40
d. Lebih pungut pajak Rp 1.356.334.734
e. Temuan administrasi Rp 185.984.604.211.62

(mdk/ren)