Tantowi: Perjanjian KMP dan Demokrat bukan soal Perppu Pilkada

Penolakan tersebut berdasarkan observasi yang dilakukan bahwa Pilkada secara langsung terlalu banyak moderatnya.

Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya mengakui pihaknya melakukan perjanjian dengan Partai Demokrat. Namun, dia membantah perjanjian tersebut berisi tentang kesepakatan dalam meloloskan Perppu Pilkada yang diterbitkan Susilo Bambang Yudhoyono kala itu.

"Berita yang beredar Golkar menolak tentang Pilkada. Berita tersebut tidak benar. Golkar tidak pernah ingkar janji. Perjanjian memang ada. Perjanjian tersebut Demokrat dan KMP untuk mengusung pimpinan MPR, tidak secara khusus tentang Pilkada," ujarnya di Kantor DPP II Golkar, Jakarta Utara, Minggu (7/12).

Selain itu, dia mengaku salah pembahasan Munas di Bali yaitu tentang aspirasi peserta yang meminta kepada Golkar untuk menolak tentang UU Pilkada. Penolakan tersebut berdasarkan observasi yang dilakukan bahwa Pilkada secara langsung terlalu banyak moderatnya.

"Domain menolak bukan domainnya Golkar. Melainkan domain pimpinan DPR," katanya.

Dia menambahkan, Partainya belum melakukan pertemuan dengan Presidium Koalisi Merah Putih (KMP) untuk membahas UU Pilkada. "Kami bahkan belum ada pertemuan dengan KMP bahas itu," tegasnya

Seperti diketahui, Demokrat merasa kecewa dengan sikap Golkar yang tiba-tiba menolak Perppu Pilkada. Demokrat merasa telah dibohongi.