Tak usung caleg eks koruptor, PSI bisa dapat perhatian masyarakat

Sesama partai baru, Partai Berkarya usung 16 orang caleg eks koruptor. Perindo 12 orang dan Garuda 6.

2018-08-03 11:34:27

Data Bawaslu mengungkapkan hampir seluruh parpol peserta pemilu mendaftarkan mantan napi korupsi sebagai bacaleg ke KPU. Hanya PSI yang tak mendaftarkan bacaleg mantan napi koruptor.

Peneliti SMRC Djayadi menilai tepat apa yang dilakukan PSI. Sebagai parpol baru, apa yang dilakukan PSI sudah tepat. Dia mengatakan harusnya parpol lain melakukan hal yang sama.

"Partai baru memang harusnya begitu. Bahwa dia akan membangun citra positif atau tidak itu kan bonus yang dia peroleh nanti dari masyarakat," kata Djayadi saat dihubungi, Jumat (3/8).

Menurutnya, terlepas dari masalah pencitraan atau bukan, semua parpol tak boleh mencalonkan eks koruptor sebagai bacaleg. Sementara soal ada parpol baru selain PSI mencalonkan mantan napi korupsi, dia mengatakan hal itu harusnya tak terjadi.

"Karena dia kan partai baru calon-calonnya masih dari sumber-sumber yang baru belum punya pengalaman di pemerintahan atau di legislatif. Harusnya bisa mencalonkan orang-orang yang tidak korup," katanya.

Djayadi menilai partai-partai yang sejak awal mendaftarkan eks napi korupsi menjadi caleg menandakan belum berkomitmen secara penuh terhadap pemberantasan korupsi.

"Itu berarti kan mereka belum 100 persen menunjukkan usahanya yang sungguh-sungguh untuk mencalonkan orang yang tidak punya rekam jejak korupsi gitu," ujarnya.

Banyak faktor yang memicu partai politik mencalonkan eks napi korupsi menjadi bacaleg. Di antaranya, eks napi yang juga kader partai itu dekat dengan pimpinan partai, memiliki jabatan dan pengaruh di struktur partai sampai logistik.

"Mungkin orang yg menjadi mantan koruptor yang menjadi caleg itu mungkin punya orang dekat di partai bisa juga punya kekuasaan di partai atau punya pengaruh di partai kan bisa saja," papar Djayadi.

Walaupun demikian, Djayadi mengapresiasi partai politik yang berani mencoret eks koruptor dari daftar caleg dan menggantinya dengan figur-figur yang bebas dari korupsi.

"Kalau memang diganti dengan calon yang tidak pernah korupsi kan bagus," tandasnya.

Seperti diketahui, Bawaslu telah meluncurkan daftar nama bakal caleg mantan napi korupsi di DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, yang didaftarkan parpol-parpol peserta pemilu ke KPU.

Dalam daftar itu, Partai Gerindra menjadi partai yang paling banyak menyertakan nama mantan napi korupsi, yaitu 27 orang; diikuti oleh Partai Golkar 25 orang, NasDem 17 orang, Berkarya 16 orang, Hanura 15 orang, PDIP 13 orang, Demokrat 12 orang, Perindo 12 orang, PAN 12 orang, PBB 11 orang, PKB 8 orang, PPP 7 orang, PKPI 7 orang, Garuda 6 orang, PKS 5 orang, dan PSI tak ada sama sekali.

(mdk/ded)