Tak Khawatir Isu Reshuffle, NasDem Tetap Ingin Revisi UU Pemilu Dilakukan

Jika Pilkada dilaksanakan 2024, akan banyak Plt kepala daerah selama 2 hingga 3 tahun. Hal itu tidak efektif untuk menjalankan roda pemerintahan. Terlebih, menurut undang-undang kewenangan Plt juga terbatas.

2021-02-04 11:19:00

RUU Pemilu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengisyaratkan menolak rencana DPR untuk mengubah Undang-Undang Pemilu. Partai NasDem sebagai salah satu parpol koalisi menyatakan tetap ingin revisi UU Pemilu dilakukan dengan menormalisasi jadwal pilkada. NasDem tak khawatir sikap ini akan membuat kadernya di kabinet direshuffle.

"NasDem berpandangan revisi UU pemilu sebaiknya tetap dilakukan, mengingat pemilu serentak 2019 yang banyak menelan korban karena ketidaksiapan penyelenggara. Ketidaksiapan penyelenggara bisa saja berakibat pemilu tidak legitimate karena akan banyak komplain," kata Ketua DPP NasDem Irma Chaniago di Jakarta, Kamis (4/2).

Selain itu, kata Irma, jika Pilkada dilaksanakan 2024, akan banyak Plt kepala daerah selama 2 hingga 3 tahun. Hal itu tidak efektif untuk menjalankan roda pemerintahan. Terlebih, menurut undang-undang kewenangan Plt juga terbatas.

"Maka, akan kontraproduktif bagi penyelenggaraan roda pemerintahan di daerah," kata eks anggota DPR ini.

NasDem, menurut Irma, tidak khawatir kadernya akan direshuffle bila bertolak belakang dengan keinginan Jokowi. NasDem tetap mempertahankan prinsipnya yang dianggap benar.

"Wah apa hubungan nya dengan reshuffle? Memperjuangkan sesuatu yang menurut kami benar kan wajib, soal apakah kami berhasil atau tidak itu soal lain," ucapnya.

Irma menyebut, pemerintah pasti memahami sikap NasDem. Partainya juga masih menampung aspirasi masyarakat.

"Enggaklah, pemerintah pasti mafhum NasDem masih dalam posisi memberikan argumentasi dan menampung aspirasi masyarakat," pungkas Komisaris Independen Pelindo I ini.

(mdk/bal)