Syarief Hasan sebut zaman SBY tak ada menteri berani tantang wapres

Jika memiliki perbedaan pandangan, para menteri punya cara sendiri buat menyelesaikannya. Apa itu?

2015-08-20 11:58:55

Partai Demokrat mengakui tidak pernah ada menteri yang menantang Wakil Presiden saat mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Kabinet Indonesia Bersatu. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syariefuddin Hasan mengatakan, jika ada perbedaan pandangan lebih baik diselesaikan secara intern.

"Sebenarnya sangat disayangkan, seharusnya perbedaan itu biasa ya. Tapi pentingnya harus diselesaikan secara intern," kata Syarief Hasan usai mendampingi Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat diskusi di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Kamis (20/8).

Menurut dia, jika ada perbedaan dalam pemerintahan jangan dibuat menjadi konsumsi publik. Dia pun menyayangkan Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengumbar pernyataannya ke publik.

"Hidup selalu ada perbedaan, tapi manakala dibicarakan secara intern maka akan selesai persoalannya. Jadi sekali lagi keutuhan teamwork dibutuhkan kabinet ini, kerja sama dalam pemerintahan sangat dibutuhkan," kata dia.

Di tempat terpisah, mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) enggan mengomentari pernyataan Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang menantang berdebat Wakil Presiden Jusuf Kalla di depan umum. "Maaf saya tidak mau ngomong politik," singkat Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain itu, meski ditanya tentang pernahkah adanya menteri yang buat kegaduhan di era pemerintahannya, SBY hanya tersenyum. Dia pun langsung menaiki mobil bersama istrinya Ani Yudhoyono.

Seperti diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, seharusnya Menko Kemaritiman Rizal Ramli memahami terlebih dahulu setiap persoalan yang ada sebelum berkomentar. Menanggapi hal tersebut, Rizal Ramli justru menantang JK untuk berdiskusi di depan umum.

"Gini, kalau mau paham minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya kita diskusi di depan umum, ya," kata Rizal usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta Selasa (18/8) kemarin.

Diketahui sebelumnya, JK menegaskan agar setiap menteri harus memahami setiap perkara sebelum mengeluarkan pernyataan atau komentar. Menurut JK, akan berbahaya apabila seorang menteri yang tidak memahami persoalan, lantas mengeluarkan pernyataan.

(mdk/tyo)