Sudirman Said: Jateng sudah darurat korupsi

Menurut dia, banyaknya kepala daerah yang tersandung korupsi membuat roda pemerintahan rusak. Imbasnya kemiskinan semakin besar dan rakyat Jateng semakin menderita.

Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Sudirman Said menyatakan Jawa Tengah dalam kondisi darurat korupsi. Dia menyebutkan, Jateng 'menyumbang' 33 kepala daerah ke KPK karena tersangkut kasus korupsi.

"Jateng sudah darurat korupsi, ini fakta yang sangat memprihatinkan," kata Sudirman dalam diskusi Memaknai Pancasila dan UUD 45, Indonesia Darurat Korupsi di Salatiga, Minggu (10/6).

Menurut dia, banyaknya kepala daerah yang tersandung korupsi membuat roda pemerintahan rusak. Imbasnya kemiskinan semakin besar dan rakyat Jateng semakin menderita. Karena anggaran yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat, justru dinikmati kepentingan sendiri.

"Jadi sudah saatnya hadir pemimpin yang ngayomi rakyatnya. Pemimpin yang tak berurusan dengan korupsi," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sudirman juga mempertanyakan kenapa politik sekarang berfokus pada korupsi dan kepentingan individu, bukan kepentingan masyarakat. Ia berjanji akan mengembalikan politik ke nilai luhurnya.

"Politik sebagai jalan untuk melayani dan jalan untuk mensejahterakan masyarakat," ucapnya.

Lebih lanjut, Sudirman mengatakan para pendiri bangsa mengajarkan nilai-nilai politik yang luhurnya, bukan nilai-nilai korupsinya. "Mereka itu orang hebat dan terhormat pada masanya yang menyerahkan seluruh hidupnya pada politik kemasyarakatan," sambungnya.

Pesan pendiri bangsa itu harus menjadi prioritas untuk ditunaikan agar bangsa ini kelak tampil sebagai bangsa yang kuat. "Jika tingkat korupsinya semakin tinggi maka tingkat kemakmuran akan semakin turun. Saya akan fokus membangun manusia, membangun akhlak, membangun pendidikan agar dalam lima tahun ke depan kita menjadi provinsi yang unggul," sambung dia.

Sudirman menilai sejatinya Jateng merupakan provinsi yang sangat potensial, topografinya sangat baik dan dari segi budaya juga sangat kaya. Tapi kenyataannya Jateng termasuk salah satu provinsi miskin di Indonesia.

"Ini karena persoalan kepemimpinan, kita harus mengubah sejarah Jateng untuk dibawa ke alam intelektualitas agar kita semakin berkualitas," ujarnya.