Soal Safari Anies Baswedan, Sekjen PDIP Bicara Etika Pemimpin
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyinggung tanggung jawab seorang pemimpin yang disebut melakukan pelanggaran etis.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyinggung tanggung jawab seorang pemimpin yang disebut melakukan pelanggaran etis.
Hal ini diungkap Hasto menanggapi pernyataan Bawaslu yang menilai safari politik Anies Baswedan ke berbagai daerah terkesan curi start kampanye sehingga tak etis dilakukan.
Ikuti berita Anies Baswedan di Liputan6.com
Hasto menyebut, temuan Bawaslu tidak boleh dianggap enteng.
"Bawaslu merekomendasikan itu sebagai pelanggaran etis. Pelanggaran etis itu justru sesuatu hal yang sifatnya sangat dalam karena menyangkut etika bagi seorang pemimpin. Tanggung jawab seorang pemimpin," kata Hasto, Jumat (16/12).
Hasto menuturkan, kasus Anies yang dinilai tidak etis itu jadi pembelajaran bagi semua calon yang akan maju di Pemilu 2024. Hasto meminta semua pihak untuk mengikuti aturan main yang telah ditetapkan oleh KPU.
"Bawaslu sebagai wasit pemilu harus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Seluruh tahapan kampanye itu sudah diatur. Pak Anies kan oleh NasDem sudah dinyatakan sebagai calon presiden," ucap Hasto.
Hasto menerangkan seluruh pihak untuk menjaga aturan main yang ada. Selain itu, Hasto mengingatkan untuk semua pihak agar menjaga suasana politik tetap kondusif.
"Seluruh pihak demi menjaga suasana yang kondusif. Mengikuti pemilu sesuai dengan tahapan-tahapan untuk tidak melakukan pelanggaran etis dalam kampanye," ucap Hasto.
Pernyataan Bawaslu
Anggota Bawaslu Puadi menghimbau bakal calon presiden (bacapres) tidak melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan curi start kampanye pemilu 2024. Sebab, saat ini belum waktunya untuk berkampanye.
"Undang-undang pemilu telah menyediakan waktu bagi setiap kontestan pemilu untuk mengkampanyekan dirinya sebagai calon presiden dan wakil presiden, yakni pada masa kampanye," kata Puadi dalam keterangannya, Jumat (16/12).
Puadi menyebut, hal tersebut merespon laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan pelapor atas nama MT terkait adanya peristiwa penandatanganan petisi dukungan jadi presiden yang dilakukan oleh terlapor AB pada 2 Desember 2022 di Masjid Baiturrahman Kota Banda Aceh.
Menurutnya, publik telah mengetahui bahwa AB merupakan bacapres yang akan diusung oleh gabungan partai tertentu. Sehingga aktivitas safari politiknya dapat saja dimaknai sebagai aktivitas mengkampanyekan atau setidaknya mensosialisasikan dirinya sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024. Terutama dalam rangka meningkatkan elaktabilitasnya nanti di Pemilu 2024.
Menurut Puadi, hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak yang hendak berkontestasi dalam pemilu. Meskipun, hakikat safari politik memang bertujuan untuk mengenal lebih jauh partai dan capres yang akan diusung.
"Para calon menyosialisasikan dirinya sah-sah saja, asalkan ditempuh melalui cara-cara yang dikehendaki UU Pemilu sebagai regulasi yang mengatur tentang pemilihan umum," tegas Puadi.
Kata NasDem dan PKS
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menilai, Anies bukan melakukannya kampanye. Melainkan baru sekadar perkenalan kepada masyarakat.
"Tentu kita mengapresiasi apa yang menjadi hasil dari Bawaslu. Karena memang yang dilakukan oleh Anies dan NasDem selama ini bukan kampanye. Kita hanya melakukan perkenalan saja," kata Willy lewat pesan tertulis kepada merdeka.com, Jumat (16/12).
Willy mengatakan, wilayah Indonesia sangatlah luas. Maka, masyarakat perlu mengenal calon pemimpin RI selanjutnya dalam waktu dini.
"Indonesia ini sangat luas kalau perkenalan hanya dilakukan dalam jangka waktu yang pendek tentu kita kembali membeli kucing dalam karung yang tidak memiliki informasi yang memadai tentang siapa yang akan memimpin kita," tuturnya.
Menurut anggota DPR ini, apa yang dilakukan Anies adalah berdialog dengan masyarakat guna menyerap asporasi. Bukan mencuri start kampanye.
"Start nya belum ada apanya yang dicuri, ibarat kata nih, kick off saja belum, gimana ada pelanggaran. Jadi yang dilakukan ini adalah pendidikan politik oleh NasDem kepada publik, dimana dalam setiap silaturahim Mas Anies dan NasDem melakukan dialog dengan banyak orang, kelompok dan golongan untuk berdialog tentang apa yang menjadi aspirasi dan bagaimana mencari solusinya,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Departemen Politik DPP PKS, Nabil Ahmad Fauzi menilai, Bawaslu tak paham makna kampanye.
"Kami menilai bahwa pernyataan Bawaslu RI tersebut justru aneh dan kontraproduktif. Bawaslu perlu jelas membedakan mana sosialisasi dan mana kampanye," kata Nabil pada wartawan, Jumat (16/12).
Bahkan, ia menyebut Bawaslu telah tendensius dan salah kaprah memaknai kampanye. "(Bawaslu) menduga pihak-pihak tertentu yang sedang mensosialisasikan diri atau parpolnya sebagai bentuk curi start kampanye adalah salah kaprah, bahkan cenderung tendensius," ucapnya.
Padahal, Nabil menilai seharusnya Bawaslu mendorong pihak yang mempromosikan Pemilu 2024 seperti yang dilakukan Anies.
"Seharusnya Bawaslu mendorong semua pihak untuk ikut proaktif mensosialisasikan hajatan Pemilu 2024 mendatang, terlebih kepada para elit politik, tokoh nasional serta parpol peserta Pemilu 2024. Jadi berikan ruang yang luas serta dan rambu-rambunya. Jangan malah sebaliknya," ungkapnya.
Jubir DPP PKS M. Kholid menyatakan Anies hanya menyapa masyarakat bukan berkampanye. Ia mengingatkan justru tokoh politik lain yang sibuk berkampanye namun tidak pernah ditegur Bawaslu.
"Seharusnya Bawaslu juga memperhatikan para pejabat publik yg sibuk urus pencapresan, bahkan kepala negara dan kepala pemerintahan yg sibuk untuk endorse Capres. Apakah itu etis?" Kata Kholid.
(mdk/rnd)