Soal kaos #2019GantiPresiden, Mendagri minta ketegasan Bawaslu

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertindak tegas untuk mengatasi konflik yang timbul terkait penggunaan kaos bertuliskan #2019GantiPresiden. Aturan tersebut diperlukan agar tidak ada perpecahan di masyarakat.

2018-05-08 14:41:00

2019GantiPresiden

"Kaos itu dilarang atau tidak, atau bagaimana aturannya. Tapi memang, selama tidak ada namanya, ya tidak ada masalah," kata Tjahjo usai Pembekalan Anti Korupsi dan Pengumuman LHKPN Calon Kepala Daerah di Hotel Quest Semarang, Rabu (8/5).

Tjahjo menilai kaos dan segala desainnya adalah kebebasan berkreasi. "Tidak masalah mau bikin 10 model. Terpenting adalah menjaga etika bermasyarakat, jaga etika berpolitik. Setiap dari kita punya pilihan, punya sikap, jangan memaksa harus ikut A atau B. Kalau yang terjadi adalah pemaksaan, maka itu tidak menjaga etika politik dalam berbangsa dan bernegara," jelasnya.

Dia pun mengungkapkan agar perbedaan yang ada terkait pandangan politik, jangan sampai menimbulkan kekerasan. Menurut Tjahjo, kejadian saat Car Free Day (CFD) di Jakarta menjadi pelajaran semua pihak. "Lama-lama, kalau pakai kaos yang identik dengan warna partai jadi bahan ribut, ini kan repot," tegasnya.

Tjahjo pun meminta agar semua lapisan masyarakat menghargai perbedaan pandangan politik. "Kalau ada pemaksaan, itu pasti sudah motif politik. Bisa jadi lebih parah adalah perkosaan politik karena ini bisa ditunggangi. Padahal, yang menunggangi ini derajatnya lebih rendah dari yang ditunggangi," paparnya.

(mdk/bal)