Soal infrastruktur, Menteri Marwan klaim sudah ikut arahan Jokowi

"Misalnya bangun badan usaha milik desa, koperasi desa, pertanian desa, peternakan desa, perkebunan desa," kata Marwan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengklaim dirinya sudah merealisasikan perintah Presiden Joko Widodo untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini memang diperintahkan Presiden untuk tidak hanya berpusat di pulau Jawa, melainkan merata di seluruh Indonesia terutama di daerah-daerah tertinggal seperti Kalimantan dan di kawasan Timur Indonesia.

"Sudah, sudah. prioritas utamanya adalah infrastruktur," kata Marwan di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (7/4).

Selain pembangunan infrastruktur, ujar Marwan, ‎dirinya sudah menerapkan perintah presiden terkait membangun sarana dan prasarana desa. Dia menyebut contohnya yaitu posyandu, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan poliklinik desa. Lebih dari itu, dia juga mengklaim telah membangun peningkatan kapasitas ekonomi desa.

"Misalnya membangun badan usaha milik desa, koperasi desa, pertanian desa, peternakan desa, perkebunan desa dan lain-lain," bebernya.

Mengenai teknis pelaksanaan di lapangan, kata Marwan, dirinya sudah berkoordinasi dan bersinergi dengan dua menteri lain yaitu Kementerian Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Terhadap Menteri Keuangan, Marwan mengaku mensinergikan soal pengukuran dana untuk pembangunan infrastruktur.

"Kementerian dalam negeri untuk melatih para kepala desa, aparatur desa beserta merapihkan pemerintahan kita,"‎ tambah Marwan.

‎sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan kepada menteri kabinet kerja agar menerapkan politik kerja. Hal ini diungkapkannya lantaran realitas yang terjadi pemerintah hanya bergelut dengan politik rencana dan wacana.

"Politik kita politik kerja, politik kerja. Jangan, bukan politik rencana, bukan politik wacana tapi politik kerja. Fokus pada apa yang sudah direncanakan agar terlaksana di lapangan, bisa terwujud, bisa bermanfaat bagi rakyat," ujar Presiden saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Gedung Utama Lantai 4 Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (7/4).

Presiden Jokowi menjelaskan, ‎ada tiga hal yang menjadi fokus pemerintah dalam bekerja yaitu, pertama masalah yang berkaitan dengan deregulasi. Aturan regulasi dinilai masih banyak harus disederhanakan.

"Harus kita simpelkan, semua kementerian harus bergerak di sini. Aturan-aturan yang rumit, bertele-tele, segera dihapuskan. Ini saya sudah perintah sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Ini diulang lagi," kata Presiden.(mdk/rnd)