Soal Dugaan Kecurangan Pileg di Surabaya, Gerindra Minta Jangan Mengumbar Drama

Untuk terlapor, dia menjelaskan, ada beberapa hal yang tengah dikaji lebih lanjut oleh pihaknya. Namun, KPPS selaku penyelenggara Pemilu di level TPS, juga disebut bakal menjadi salah satu terlapor.

2019-04-24 00:02:00

Pemilu 2019

Dugaan kasus penggelembungan suara Pileg 2019 di Surabaya kian memanas. Bahkan, Partai Gerindra meminta pimpinan partai politik (Parpol) tidak asal bicara. Apalagi mengumbar 'drama' politik dengan dalih kelelahan sebagai penyebab kesalahan hitung.

"Janganlah mengumbar drama jika para KPPS ini kelelahan. Kami tentu berterimakasih kepada mereka (KPPS) yang telah jujur dan bekerja keras," tegas Ketua DPD Gerindra Surabaya, BF Sutadi kepada wartawan via sambungan selulernya, Selasa (23/4).

Namun, Sutadi mengungkapkan, jika ada dugaan curang ini juga harus diusut tuntas demi hasil Pemilu yang jujur dan adil (Jurdil).

"Saat ini kami tengah menyusun berkas-berkas untuk laporan ke Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) terkait pidana Pemilu. Di sisi lain, kami juga terus mendorong Bawaslu untuk mengusut tuntas ini," ujarnya.

Untuk terlapor, dia menjelaskan, ada beberapa hal yang tengah dikaji lebih lanjut oleh pihaknya. Namun, KPPS selaku penyelenggara Pemilu di level TPS, juga disebut bakal menjadi salah satu terlapor.

"Iya, pastinya KPPS menjadi salah satu (terlapor). Tapi juga pihak-pihak lain sangat terbuka juga untuk menjadi terlapor. Kami masih kaji," tutupnya.

Seperti diketahui, dugaan penggelembungan suara di beberapa TPS di Surabaya ini diungkap PKB bersama Gerindra, PKS, PAN, Hanura, dan PPP melalui sebuah pertemuan di salah satu hotel di Surabaya pada Sabtu (20/4) lalu.

Sebenarnya ada tiga Parpol lagi yang juga diundang, namun hingga acara usai tidak terlihat hadir. Tiga Parpol itu adalah Demokrat, Nasdem, dan Golkar. Sementara PDIP tidak diundang karena menjadi tertuduh dalam kasus penggelembungan suara tersebut.

Kemudian dari pertemuan itu, ditindaklanjuti dengan melaporkan kasusnya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga terbitlah surat rekomendasi bernomor 433.K.JI.38/PM.00.02/IV/2019, tentang penghitungan ulang.

Namun, PDIP menolak rekomendasi Bawaslu tersebut karena menilai bahwa rekomendasi tersebut terindikasi sebagai pesanan, dan siap melawan.

(mdk/fik)