Slamet Ma'arif Ungkap PA 212 Dapat Laporan 100 Dugaan Kecurangan Pemilu 2019

Slamet melaporkan sejumlah temuan dugaan kecurangan kepada Djoko Santoso. Di antaranya daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah, kertas suara tercoblos, masalah penghitungan suara, serta kejanggalan di TPS seperti yang diunggah di media sosial.

2019-04-25 21:46:07

Prabowo Subianto

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Slamet Ma'arif ikut hadir dalam rapat tertutup yang dipimpin Ketua BPN Djoko Santoso. Dirinya melaporkan perkembangan dugaan kecurangan yang di Pemilu Serentak 2019.

"Rapat BPN tadi kami, ulama-ulama, ketemu dengan Ketua BPN untuk sharing aja dan perkembangan di lapangan, terutama masifnya kecurangan-kecurangan yang ada. Kami berikan masukan kepada Ketua BPN," kata Slamet di kantor BPN, Jalan Kertanegara VI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/4).

Menurut Ketua Persaudaraan Alumni 212 itu, saat ini terdapat lebih dari 100 laporan dugaan kecurangan yang dimiliki pihaknya. Hasil itu didapat dari berbagai daerah di Indonesia.

"Udah di atas 100 dan terus berjalan laporan itu masuk. Kami koordinasikan dengan BPN," ucapnya.

Dirinya melaporkan sejumlah temuan dugaan kecurangan kepada Djoko Santoso. Di antaranya daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah, kertas suara tercoblos, masalah penghitungan suara, serta kejanggalan di TPS seperti yang diunggah di media sosial.

"Yang jelas kami di bawah sudah instruksikan kepada relawan 212 untuk melaporkan segala bentuk kecurangan di lapangan kepada tim pelaporan kami, dan kami godok dan pelajari, lalu dilaporkan BPN ke Bawaslu," jelas Slamet.

"Sementara itu ketika di daerah-daerah itu ada yang bisa dilaporkan ke Bawaslu daerah, kami instruksikan bisa laporkan ke Bawaslu daerah bentuk kecurangannya. Artinya, bentuk kecurangan yang terlihat masif dan terorganisir ini harus diselesaikan dengan hukum yang ada," imbuhnya.

Slamet menambahkan, sistem IT tabulasi milik relawan 212 disatukan dengan Komando Ulama Pemenangan Prabowo-Sandi (Kopassandi). Hal tersebut bertujuan memperkuat laporan yang masuk.

"Kalau sistem IT kami satukan dengan Kopassandi, termasuk ketika penjaringan untuk saksi kami gabungkan dengan Kopassandi. Lalu bentuk internal ada, tapi nggak dipublikasikan. Untuk perkuat laporan secara resmi," tandas Slamet Ma'arif.

(mdk/ded)