Sindiran dan serangan adik Megawati ke Jokowi usai Pilpres
Rachmawati tegas menyatakan pesimis terhadap pemerintahan Jokowi-JK ke depan.
Putri Presiden Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri hampir selalu berseberangan dengan sang kakak, Megawati Soekarnoputri dalam sikap politik. Salah satu contohnya misal di pilpres 2014. Putri Presiden Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri tegas menyatakan pesimis terhadap pemerintahan Jokowi-JK ke depan. Putri Presiden Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri pesimis kepada Jokowi-JK. Dia bahkan menuding kabinet pemerintahan Jokowi ke depan ada intervensi Megawati. Adik mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, Rachmawati Soekarnoputri mendesak agar pelantikan pasangan Jokowi-JK ditunda. Sebab, khusus bagi Jokowi, banyak indikasi kasus korupsi yang melanda. Adik mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, Rachmawati Soekarnoputri menyindir rencana Jokowi yang ingin mereposisi polisi di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya rencana Jokowi itu telah menyalahi aturan, karena polisi berada di bawah presiden. Rachmawati Soekarnoputri mengaku tidak aneh atas niat presiden terpilih Jokowi yang segera menaikkan BBM di pemerintahannya nanti. Menurutnya, hal itu tidak sesuai pemikiran presiden pertama sekaligus ayahnya, Soekarno.
Di pilpres tahun ini Rachmawati lebih memilih mendukung pasangan Prabowo-Hatta. Sementara, Megawati mendukung Jokowi-JK.
Jika dulu Rachmawati rajin mengritik Megawati, kini kritikan dan serangan juga kerap dilayangkannya kepada Jokowi.
Kini, ketika partai pimpinan Mega, PDIP, berhasil memenangkan Jokowi sebagai presiden terpilih, serangan Rachmawati makin gencar. Rachmawati tegas menyatakan pesimis terhadap pemerintahan Jokowi-JK ke depan.
Berikut sindiran dan serangan Rachmawati ke Jokowi usai Pilpres seperti dirangkum merdeka.com;Rachmawati tantang Jokowi bongkar dosa Megawati
"Sangat pesimis. Dari awal saya katakan, saya tidak lihat dari visi misi Jokowi," kata Rachmawati di Aula Universitas Bung Karno, Jakarta, Rabu (3/9).
Alasan lain Rachmawati pesimis pemerintahan nanti, yakni sosok Jokowi merupakan orang yang ditugaskan Megawati. Terlebih, baginya kakaknya tersebut merupakan orang mengubah konstitusi beralih ke UUD liberal.
"Apakah mungkin Jokowi bisa mengkoreksi dosa besarnya Megawati? Tidak akan mungkin mengkoreksi. (Megawati itu) menjual 13 BUMN dan kasus BLBI. Jokowi mampu nggak itu koreksi Mega?," ujarnya.Rachmawati tuding kabinet Jokowi ada intervensi Mega
"Ya terang dong. Dia kan kemarin bilang menunggu rekomendasi disetujui Megawati. Dia ditugaskan partai Megawati calonkan diri. Nggak ada sama sekali visi misi Jokowi kenegarawanannya," kata Rachmawati di Aula Universitas Bung Karno, Jakarta, Rabu (3/9).
Di sisi lain, ketika ditanya soal isu penjualan pesawat kepresidenan yang dilontarkan PDIP, sekali lagi Rachmawati menuding bahwa itu hanya pencitraan. Sebab, baginya berbagai masalah Megawati di masa kepemimpinannya lalu malah menunjukkan keborosan.
"Kita ini sudah terkungkung dalam kapitalis seperti ini, terus jual pesawat, untuk apa? Berapa harganya pesawat dengan (kasus) BLBI yang dilakukan Mega itu? Hitung dong! Selain itu, pembelian Sukhoi berapa ratus miliar itu kerugian negara," terangnya.Rachmawati minta pelantikan Jokowi ditunda
"Saya dengar ada beberapa catatan, ada (dugaan) pelanggaran yang ditengarai pidana, maka (Jokowi) jangan dilantik dulu sebelum ini diselesaikan," kata Rachmawati di Aula Universitas Bung Karno, Jakarta, Rabu (3/9).
Rachmawati menjelaskan beberapa dugaan korupsi yang dilakukan Jokowi. Di antaranya, korupsi pengadaan Transjakarta, adanya rekening gemuk di luar negeri yang tidak dilaporkan ke KPK, pengalihan fungsi taman BMW, serta masalah lain.
"Ini seharusnya ada 'fit and proper test' dulu. Kita sebagai negara berdaulat, seharusnya masalah-masalah itu diselesaikan dulu," jelasnya.
Maka dari itu, mantan Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem itu mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelisik indikasi korupsi tersebut. Tidak hanya itu, dia juga meminta Indonesia Corruption Watch (ICW) agar turut berperan dalam hal ini.
"ICW kok tumpul, harusnya ini diperiksa dulu dong," ujar dia.Rachmawati tuding Jokowi mau jadikan Indonesia negara federal
"Capres nomor urut 2 ini mau reposisi polisi di bawah Kemendagri. Polisi itu tetap di bawah panglima tertinggi (Presiden)," kata Rachmawati di Aula Universitas Bung Karno, Jakarta, Rabu (3/9).
Rachmawati menambahkan, usulan Jokowi itu bisa berdampak buruk bagi bangsa. Menurutnya, bila hal itu dilakukan maka Indonesia bisa menjadi negara federal.
"Dan ini potensi, jelas-jelas capres nomor urut dua ini akan menjadikan negara federal," jelasnya.Rachmawati: Jargon kerakyatan Jokowi bohong, cuma pencitraan
"Saya nggak heran. UUD liberal itu akan melahirkan free market oriented. Jadi kerugian negara itu harus ditutup dengan, artinya rakyat yang membayar. Jadi sosialisme Indonesia yang diinginkan Soekarno jauh dari pemerintahan akan datang (pemerintahan Jokowi-JK)," kata Rachmawati Aula Universitas Bung Karno, Jakarta, Rabu (3/9).
Adik mantan presiden Megawati Soekarnoputri itu pun membandingkan ketika kakaknya memimpin Indonesia. Mega pun telah menaikkan BBM.
Maka itu, Rachma menuding bahwa jargon Jokowi yang merakyat hanya untuk pencitraan. "Nggak ada jaminan jargon-jargon kerakyatan itu akan digunakan dari kehendak rakyat. Bohong! Itu hanya sebagai pencitraan saja," ujarnya.
"Kita sudah terjebak selama 15 tahun kepada free liberalism. Untuk kepentingan rakyat itu nggak ada. Omong kosong!" tambahnya.
Terkait pidato Jokowi yang ingin membangkitkan pemikiran Trisakti milik Soekarno, Rachmawati mengatakan itu omong kosong. Dirinya juga menyebut ide Revolusi Mental milik Jokowi tidak jelas.
"Kemarin saya dengar pidato Jokowi. Mengatakan Trisakti. Omong kosong. Tidak akan mungkin Trisakti Bung Karno berjalan atas landasan UU yang liberal. Tabrakan! Tak akan bisa dilaksanakan. Tidak jelas. Revolusi mental itu tidak jelas."
Ketika disindir apakah kenaikan BBM ini juga ada dorongan Megawati, Rachmawati tidak menjawabnya pasti. Namun, dia malah heran terhadap pakar yang dimiliki kubu Jokowi-JK yang lebih memilih agar BBM dinaikkan.
"Itu pakar-pakarnya mereka bagaimana? Mereka tidak bisa berbuat lain kecuali harus mengikuti pasar? Dari awal saya sudah memberi peringatan keras. Begitu konstitusi diubah kita, semua tatanan politik ekonomi akan mengikuti free fight liberalism. Proksi kapitalis ini bermain," terangnya.