Silaturahmi di Banten, Ma'ruf Amin Cerita Peran Santri dan Ulama dalam Sejarah Bangsa

Ma'ruf juga mengingatkan para Nahdliyyin untuk tidak terbawa opini yang mendegradasi peran santri dan kiai. Seolah Santri dan Kiai tak layak jadi pemimpin, tak layak jadi politisi dan memimpin Birokrasi.

2018-12-16 16:27:00

Pilpres 2019

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut satu, K.H Ma'ruf Amin hadir dalam acara silaturahmi Nahdiyin Kabupaten Serang dan Kota Cilegon di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara (Penata) Serang, Minggu (16/12). Dalam kesempatan itu, Ma'ruf mengajak para kiai Banten untuk kembali mengingat sejarah tentang bangsa.

"Kita harus belajar dari sejarah, bagaimana para pendahulu kita membangun kesepakatan, mitsaq. Berupa NKRI dan Pancasila. Nabi sendiri pernah melakukan mitsaq, kesepakatan untuk kedamaian Madinah," ujarnya.

Di Indonesia, para ulama juga menjaga negara ini dengan luar biasa. Ketika Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus, beberapa bulan kemudian, di bulan Oktober, Belanda dan Sekutu ingin merebut Indonesia. Para Ulama yang dipimpin Rais Akbar mengeluarkan Resolusi Jihad yang melahirkan semangat Umat Islam untuk melawan penjajah Belanda.

"Ulama kita telah membangun kesepakatan tentang konsep dan dasar Negara ini. Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila. Kita harus menaati dan menjaga kesepakatan itu. Jika dilihat dari isi Pancasila, apa negara ini islami, ya tentu Indonesia ini negara kebangsaan yang bertauhid, karena ada Sila Ketuhanan yang Maha Esa," tegasnya.

"Santri itu bisa jadi apa saja. Zaman dulu, Bupati dan Wedana itu Kiai, di Serang ada Kiai Sjam'un, Kiai Abdul Halim Bupati Pandeglang. Sekarang banyak juga santri dan kiai jadi Kepala Daerah. Jawa Barat dipimpin oleh Kiai. Wakil Gubernurnya Kiai. Jawa Tengah wakil Gubernur nya Kiai, putranya Mbah Moen. Jawa Timur juga dipimpin Nyai Khofifah, dia itu santriwati. Gus Dur juga pernah jadi Presiden. Jadi kalau Kiai dipilih jadi Wakil Presiden, bukan hal aneh," ujarnya.

Ma'ruf mengajak masyarakat untuk membantah tudingan yang menyebut bahwa Calon Presiden Joko Widodo memilihnya hanya untuk dijadikan alat politik saja.

"Masak Saya jadi alat. Saya tentu paham politik. Sebab sejak muda saya sudah jadi anggota DPRD DKI, menjadi anggota DPR-MPR, menjadi Dewan Pertimbangan Presiden dua periode, menjadi Rais Amm PBNU, Ketua MUI, masa bisa diperalat. Saya menerima tawaran menjadi Wapres adalah untuk memperjuangkan kemaslahatan bangsa ini," ucapnya.

(mdk/noe)