Sikap ulama Purwakarta tolak Dedi Mulyadi tak mewakili MUI

Sikap ulama Purwakarta tolak Dedi Mulyadi tak mewakili MUI. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Purwakarta, Kiai John Dien menegaskan, petisi Ulama Purwakarta bukan merupakan fatwa MUI secara keorganisasian. Pengurus MUI Purwakarta diminta untuk menjadi pengayom seluruh unsur-unsur sosial politik kemasyarakat.

2017-08-31 13:19:42

Dedi Mulyadi

Persatuan Ulama Purwakarta atau Ittihaadul Ulama Purwakarta mengeluarkan petisi penolakan terhadap pencalonan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Bahkan, mereka menyambangi markas DPP Partai Golkar untuk meminta partai berlambang pohon beringin itu mencabut mandat Dedi sebagai cagub yang akan diusung di Pilgub Jabar 2018.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Purwakarta, Kiai John Dien menegaskan, petisi Ulama Purwakarta bukan merupakan fatwa MUI secara keorganisasian. Penegasan itu dituangkan melalui Maklumat MUI Kabupaten Purwakarta yang sudah ditandatangani, Kamis (24/8).

"Berdasarkan Maklumat tersebut, meskipun beberapa personalia yang tergabung dalam PUP ada yang menjadi Pengurus Majelis Ulama Indonesia Purwakarta tetapi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan MUI Purwakarta. Saya kira poin yang ada di dalamnya itu merupakan pendapat pribadi," ujar Kiai John Dien saat dihubungi, Kamis (31/8).

Dalam Maklumat Nomor 13/07/MUI/VIII/2017 tersebut, MUI Purwakarta secara organisasi juga meminta kepada seluruh pengurus agar tidak mengeluarkan pernyataan kontroversial yang akan berakibat pada terganggunya dinamika sosial di masyarakat.

Sebaliknya, pengurus MUI Purwakarta diminta untuk menjadi pengayom seluruh unsur-unsur sosial politik kemasyarakat dengan cara menjaga Ukhuwah Wathaniyah (persatuan tanah air) dan ukhuwah Islamiyah (persatuan keislaman) di seluruh lini mulai dari Kabupaten sampai tingkat Desa atau Kelurahan.

"MUI secara keorganisasi ada dalam posisi netral dan mengayomi seluruh kekuatan sosial dan politik yang ada. Sama sekali kami tidak boleh terpengaruh oleh dinamika politik Pilkada serentak 2018," katanya.

Terakhir, melalui Maklumat itu Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Purwakarta juga mengimbau seluruh komponen umat agar senantiasa melantunkan zikir dan doa untuk keberkahan dan keselamatan bangsa. Selain itu juga agar memiliki pemimpin yang peduli terhadap kesejahteraan umat.

Sebelumnya diketahui, Persatuan Ulama Purwakarta atau Ittihaadul Ulama Purwakarta mengeluarkan Petisi penolakan terhadap pencalonan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat.

Selain itu, mereka juga sempat menyampaikan petisi tersebut ke Kantor DPP Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta. Langkah ini dilakukan agar partai berlambang pohon beringin tersebut membatalkan rekomendasi yang dikeluarkan untuk Dedi Mulyadi untuk maju dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada Tahun 2018 mendatang.

Para ulama yang mengatasnamakan Persatuan Ulama Purwakarta itu menilai Dedi Mulyadi tidak layak menjadi pemimpin daerah.

"Itu juga mau dibicarakan, tentang masalah pak Dedi, apakah itu layak akan diusung oleh Golkar atau tidak nanti, alim ulama dari Purwakarta akan mengungkapkan masalah itu," kata Ketua Persatuan Ulama Purwakarta, Asep Djamaludin.

(mdk/noe)