LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. POLITIK

Setya Novanto ogah ikut campur soal hak angket KPK

Setya Novanto ogah ikut campur soal hak angket KPK. Begitu juga dengan pro kontra penggunaan hak angket KPK, Novanto menolak bicara. Soal sikap Golkar, Ketua Umum Partai Golkar ini menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Fraksi Golkar di DPR Robert J Kardinal.

2017-05-16 15:08:34
DPR angket KPK
Advertisement

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus membahas soal hak angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua DPR, Setya Novanto, enggan berkomentar banyak soal hak angket untuk KPK tersebut.

"Kan saya sampaikan, saya sudah masalah angket ini saya serahkan pada wakil-wakil. Jadi saya konsentrasi dalam masalah lain. Saya enggak mau ikut campur urusan hak angket," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/5).

Begitu juga dengan pro kontra penggunaan hak angket KPK, Novanto menolak bicara. Soal sikap Golkar, Ketua Umum Partai Golkar ini menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Fraksi Golkar di DPR Robert J Kardinal.

"Saya serahkan kepada Fraksi Partai Golkar saudara Robert," ujarnya.

Seperti diketahui, wacana angket KPK bergulir berawal dari kesaksian penyidik KPK Novel Baswedan di sidang kasus e-KTP yang menyebut bahwa Miryam S Haryani diancam oleh enam anggota Komisi III DPR. Mereka adalah, Azis Syamsuddin, Bambang Soesatyo, Masinton Pasaribu, Sarifuddin Sudding, Desmond J Mahesa. Satu orang lagi, Miryam lupa, menurut keterangan Novel.

DPR pun mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam guna mengetahui kebenaran ancaman itu dari keterangan Novel. Sayang, KPK menolak. DPR pun langsung mewacanakan hak angket KPK. Dalam kasus e-KTP ini, nama Setya Novanto sering disebut-sebut telibat, bahkan merancang skandal korupsi ini.

Hanya 3 fraksi yang setuju penggunaan hak angket KPK yakni PDIP, NasDem, Golkar dan Hanura. Sisanya, Demokrat, Gerindra, PAN, PPP, PKB dan PKS menolak.

Baca juga:
Soal angket KPK, pimpinan DPR tunggu sikap resmi fraksi di Pansus
Fahri Hamzah yakin kalau KPK paham hukum akan ikuti angket
Akbar Tandjung minta DPR kaji ulang hak angket KPK
Fahri Hamzah sebut KPK kerap incar dirinya di berbagai kasus
Politisi NasDem sebut Gerindra dan Demokrat penggagas angket KPK
Dalih Fahri, Pansus Angket KPK diteruskan meski tak ada wakil fraksi
Fahri klaim Pansus Angket KPK lanjut meski diisi sebagian fraksi

(mdk/rnd)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.