Setuju pimpinan DPR ditambah, PPP minta kursi AKD ditata ulang

2017-01-25 11:49:38

PPP

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan setuju dengan usulan PKB dan Gerindra untuk menambah satu lagi kursi pimpinan DPR dan MPR. Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, penambahan itu harus bertujuan menata kembali alat kelengkapan dewan (AKD).

"Setuju dalam konteks ya, karena ini tujuannya adalah untuk menata," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/1).

Asrul tidak ingin revisi UU MD3 hanya dijadikan jalan untuk mengakomodir kepentingan satu partai dalam mendapatkan jabatan pimpinan AKD. Menurutnya, harus ada unsur kebersamaan dan keadilan bagi seluruh fraksi partai politik di DPR untuk mendapatkan kursi pimpinan AKD lain.

"Jangan kepentingan satu dua fraksi saja, kepentingan semua itu seperti ini, bukan semua harus dapat pimpinan. Kalau pun itu, enggak nolak juga PPP kalau seperti itu," tegasnya.

Untuk itu, apabila PDIP mendapatkan kursi pimpinan DPR, maka AKD yang sebelumnya dijabat harus dilepas kepada fraksi lain. Hal ini agar DPR lebih kondusif dari aspek kelembagaan serta ada peningkatan kinerja legislasi.

"Ketika ada fraksi yang mendapatkan alokasi tambahan pimpinan, mestinya juga kemudian, yang lain juga harus ditata, lepas untuk diberikan kepada fraksi yang lain. Jadi jangan hanya kemudian mendapatkan hak saja, tapi enggak mau memberikan hak ke yang lain," harapnya.

"Nah ini misalnya, PKS dapat MKD, PPP itu dulu, itu ada haknya tapi tidak diberikan tapi saya enggak mau sebut oleh fraksi siapa. Antara komisi I dan komisi X itu mestinya punya hak satu antara komisi itu," sambung Arsul.

(mdk/msh)