Sepi program, pejabat Balai Latihan Kerja lebih sering nganggur

Dede Yusuf menyarankan agar Balai Latihan Kerja melibatkan pihak ketiga dan sekolah-sekolah biar tak menganggur.

Ketua Komisi IX DPR RI sekaligus politikus Partai Demokrat Dede Yusuf M Effendi menilai para birokrat yang menjadi pejabat di Balai Latihan Kerja (BLK) lebih banyak menganggur karena program kerjanya yang terbilang sangat minim. Minimnya program latihan di sejumlah BLK menurut Dede terlihat dari paket latihan yang hanya berjumlah 10 hingga 15 paket selama setahun.

"Kami melihat bahwa kebijakan pemerintah yang ada sudah inline, namun kelihatannya paket pengerjaannya itu dalam setahun hanya dua sampai tiga kali sehingga kita melihat banyak BLK yang kosong, artinya pelaksanaan BLK hanya untuk bikin 10 sampai 15 paket dalam setahun, dan ini menunjukkan bahwa masih ada space waktu-waktu yang kosong dari Januari hingga April, waktu yang kosong itu tidak dimanfaatkan, sehingga para pekerja atau birokrasi yang ada di BLK itu banyak liburnya," katanya saat mengunjungi BLK Denpasar, Bali, Selasa (24/2).

Lebih jauh, agar BLK tak tampak kosong, Dede menganjurkan agar pejabat BLK menggandeng pihak ketiga seperti perusahaan swasta dan sekolah SMK yang ada. Sebab menurut Dede, masih banyak SMK yang tidak memiliki BLK.

"Tadi dalam temuan kami BLK-BLK ini bisa bekerja sama dengan pihak ketiga seperti swasta, SMK-SMK, dan ini menjadi sangat penting sebagai sarana yang memadai untuk lembaga latihan karena banyak sekolah-sekolah SMK tidak punya BLK," tambahnya.

Kerja sama antara pihak ketiga dan BLK, menurut Dede juga akan sangat bermanfaat bagi penggunaan anggaran negara ketimbang anggaran tersebut habis tanpa program latihan yang serius.

"Saya pikir itu adalah pemanfaatan APBN yang tidak memboroskan anggaran negara," pungkasnya.(mdk/tyo)