Sekolah partai PDIP dinilai jembatani kepentingan publik dan parpol

Selama 11 tahun pelaksanaan pilkada langsung, ada gap politik antara partai pengusung calon dengan harapan publik.

2015-06-29 10:57:02

PDIP

Gagasan dan implementasi dari sekolah partai calon kepala daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai harus diapresiasi sebagai bagian dari menghubungkan jembatan antara harapan publik dan kepentingan partai politik. Sebab, selama lebih dari 17 tahun reformasi atau setelah sebelas tahun pelaksanaan pilkada langsung, ada gap politik antara partai pengusung calon dengan harapan publik.

"Seolah demokrasi lokal dan langsung itu hanya memfungsikan partai politik sebagai pengusung semata, dengan tetap membebankan kreasi dan program pada figur calon kepala daerah, sementara kefungsian parpol berhenti saat jago yang diusungnya ditetapkan menjadi salah satu calon oleh penyelenggara pemilu," kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Muradi, Senin (29/6).

Situasi tersebut, menurut Muradi, membuat hubungan antara partai politik pengusung dan publik sebagai pemilih cenderung tidak sinergis. Karenanya, tak heran apabila kemudian terjadi sejumlah anomali politik yang mana pemenang pileg di suatu daerah kemudian kalah telak oleh calon yang diusung partai gurem atau bahkan calon perseorangan.

"Karena itu, sekolah partai calon kepala daerah PDI Perjuangan menjadi salah satu pelopor untuk mengintegrasikan harapan publik dengan kepentingan partai politik harus diapresiasi sebagai bagian dari terobosan politik," ujarnya.

Menurut Dosen Sarjana dan Pascasarjana Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran ini, ada tiga hal positif yang dapat menjadi penguat mengintegrasikan harapan publik dan kepentingan partai politik. Pertama, ideologi partai politik dapat menjadi ruh dari sejumlah program yang disesuaikan dengan kondisi dan dinamika tingkat lokal.

"Warna ideologi partai tersebut harus menjadi pondasi antara harapan publik dengan tujuan dari partai pengusung yang terimplementasi dalam visi dan misi calon kepala daerah," ungkapnya.

Kedua, kata dia, figur calon kepala daerah tidak lagi hanya sekedar 'menyihir' pemilih dengan figur semata, tapi adalah bagian dari laku etika politik yang mencerminkan bagian dari partai pengusungnya. Pada konteks ini, calon kepala daerah yang diusung PDIP harus mengejahwantakan perilaku yang baik.

Ketiga, lanjut dia, partai politik juga secara massif dari tingkat nasional hingga level yang paling kecil untuk menginstruksikan agar bekerja untuk pemenangan calon yang diusung partai tersebut, sehingga ada integrasi kerja pemenangan antara partai dan timses yang dibuat oleh calon kepala daerah.

"Pada konteks ini, partai harus bersungguh-sungguh untuk melakukan pengawasan dan kontrol agar kader dan pengurus untuk bekerja dalam pemenangan calon kepala daerah yang diusung tersebut. Karena itu partai harus menindak tegas kader atau pengurus partai yang abai atas instruksi pemenangan tersebut," tukasnya.

(mdk/ren)