Sekjen PDIP Sarankan Jokowi Susun Struktur Kabinet Sebelum Nama Menteri
"Kita harusnya berbicara tentang stuktur terlebih dahulu kita berbicara tentang bagaimana Menkonya, bagaimana mendorong investasinya," kata Hasto.
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyarankan Presiden Joko Widodo menyusun terlebih dahulu struktur kabinet sebelum berbicara nama-nama kandidat menteri. Menurutnya, kabinet bukan hanya manifestasi dari pemerintah, melainkan sebagai katalisator guna menggerakkan berbagai bidang.
"Kita harusnya berbicara tentang stuktur terlebih dahulu kita berbicara tentang bagaimana Menkonya, bagaimana mendorong investasinya. Apakah menteri investasi kemudian dijadikan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan sebagainya," jelas Hasto di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).
Setelah struktur kabinet terbentuk, kata Hasto, baru berbicara soal nama-nama yang dianggap menempati pos menteri. "Ketika desainnya sudah clear, sudah sesuai dengan skala prioritas kebijakan Pak Jokowi, baru kita berbicara orang per orang," jelas Hasto.
Dia membantah ada bagi-bagi kekuasaan di antara partai-partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Partai koalisi memang berhak mengajukan nama kader untuk diplot menjadi menteri.
Namun, dia mengingatkan Presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih menteri-menteri yang layak membantunya di kabinet.
"Tidak ada jatah-jatah menteri. Dengan pengertian itu hak prerogatif sepenuhnya. Partai boleh mengusulkan tetapi presiden yang punya kewenangan untuk mengambil keputusan terhadap siapa yang paling pas," tegasnya.
Bagi Hasto, orang-orang yang ditunjuk sebagai menteri bukan lah orang sembarangan. Menteri seharusnya seseorang yang telah menguasai bidang yang didudukinya.
"Menteri bukan sosok yang berjuang demi kepentingan kelompoknya tetapi harus berkemajuan bagi Indonesia kita," tutup Hasto.
Reporter: Yopi Makdori
Baca juga:
PDIP Khawatir Gabungnya Gerindra ke Koalisi Buat Masyarakat Apatis Demokrasi
PKB Sindir Opsisi yang Ingin Gabung: PAN, PKS itu Enggak Jelas
PPP Minta Semua Pihak Tak Recoki Jokowi-Ma'ruf Susun Kabinet
PPP Bantah Zulhas: Jadi Oposisi Bukan Berarti Tidak Berbakti Kepada Bangsa
Politisi PKB Nilai Lukman Hakim Gagal Jadi Menag