Sekjen PDIP: Pilkada 2018 aneh, ada menteri ingin jadi gubernur

"Ada yang mendadak berubah menjadi wakil gubernur," lanjut Hasto.

2018-01-02 14:27:05

Pilkada Serentak

PDI Perjuangan angkat suara terkait manuver sejumlah elit politik jelang batas pencalonan Pilkada Serentak tahun 2018. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini menegaskan mencari sosok pemimpin, bukan pengejar kekuasaan. Pada Pilkada Serentak 2018, PDIP melihat banyak 'keanehan' di sejumlah daerah yang akan menggelar pemilihan gubernur.

"PDI Perjuangan mencermati begitu banyak yang memiliki ambisi kekuasaan, dan mengabaikan bagaimana cara mengelola kekuasaan yg baik untuk rakyat. Pilkada 2018 aneh. Ada yang sudah jadi menteri ingin jadi gubernur; ada yang semula ngotot ingin menjadi gubernur, mendadak berubah menjadi wakil gubernur; ada yang sedang mengubah kepribadian dengan mendadak tebar pesona. Pendeknya, pragmatisme kekuasaan begitu kentara hari-hari ini," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melalui keterangan tertulis, Selasa (2/1).

Melihat hal tersebut, PDI Perjuangan menegaskan bahwa pihaknya mencari pemimpin untuk rakyat. Hasto menjelaskan, partainya mencari calon yang kokoh pada keyakinan dan kepribadiannya sebagai pemimpin yang melayani. Karena itulah kriteria kepemimpinan, kepribadian, kemampuan menyelesaikan masalah dan daya juang menjadi tolok ukur utama.

"Survei penting sebagai pemetaan awal. Elektabilitas bukan segala-galanya bagi PDI Perjuangan. Yang terpenting adalah watak kepemimpinan dan kepribadian untuk menyatu bersama rakyat. Karena itulah mengapa assestment psikotest dan sekolah Partai kami jalankan dengan sungguh-sungguh," ujarnya.

Hasto mengakui kemenangan memang penting bagi partainya dan menjadi target konsolidasi Partai. Namun, bagi PDI Perjuangan, kemenangan harus disertai tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah rakyat, mempercepat pembangunan di provinsi agar selaras dengan kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi.

PDI Perjuangan menilai kalah menang adalah hal biasa dalam demokrasi. Namun tekad kami telah bulat, bagaimana kemenangan dipadukan dengan konsolidasi pemerintahan Presiden Jokowi. "Dengan demikian antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota saling bersinergi, berjalan berirama, dan partai memiliki konsepsi pembangunan semesta dan berencana," ujarnya.

Hasto menjelaskan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, Papua dan sejumlah daerah lain akan diumumkan secara bertahap dimulai 4 Januari 2018. "Mohon bersabar, sebab pengumuman paslon tidak dilakukan sembarangan. Kami memiliki tema2 khusus setiap mengumumkan pasangan calon," ujar Hasto.

(mdk/rzk)