Sekjen Golkar: Opsi 20/25 persen presidential threshold harga mati

Menurutnya, opsi 20/25 persen untuk ambang batas pencalonan presiden merupakan cara untuk memperkuat sistem kepemimpinan dengan kuatnya dukungan dari parlemen.

2017-06-20 15:25:21

RUU Pemilu

Parpol di DPR dan pemerintah hingga kini belum menemui titik temu soal ambang batas pencalonan presiden dalam RUU Pemilu. Sekjen Partai Golkar Idrus menyatakan partainya final pada opsi 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara nasional.

"Nah terkait dengan ambang batas presiden, Partai Golkar berpandangan dan bahkan harga mati 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara secara nasional. Kenapa? Karena kita ingin nanti presiden yang terpilih mendapat dukungan yang besar dari parlemen. Jadi kami berpandangan 20/25 persen itu adalah harga mati," katanya di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (20/6).

Menurutnya, opsi 20/25 persen untuk ambang batas pencalonan presiden merupakan cara untuk memperkuat sistem kepemimpinan dengan kuatnya dukungan dari parlemen.

"Sejak dari awal kita berpandangan bahwa seluruh desain pembahasan undang-undang penyelenggaraan pemilu itu harus berorientasi pada penguatan sistem presidential," tuturnya.

Ditanya soal opsi 20/25 persen rentan digugat karena pencalonan presiden harus dilakukan tanpa syarat, Idrus menyatakan bahwa semenjak Pilpres 2009 hingga 2014 tidak ada permasalahan dengan digunakannya opsi 20/25 persen tersebut.

"Jadi sudah saya sampaikan bahwa kita sudah dua kali melakukan cara ini pemilu 2009 dan 2014, ke depan akan ke tiga kalinya dan tidak ada masalah. Jadi itulah yang harus dorong bersama demi kepentingan bangsa, kepentingan untuk penguatan presidensial," ujarnya.

"Kalau ada yang menggugat kenapa baru sekarang? Itu pertanyaan besarnya," tambahnya.

(mdk/dan)