Sejak Pilkada 2005-2014, 971 kepala daerah pecah kongsi dengan wakilnya

Sejak Pilkada 2005-2014, 971 kepala daerah pecah kongsi dengan wakilnya. Maraknya konflik antara kepala daerah dan wakilnya menjadi sorotan belakang ini. Kasus teranyar akhir Januari lalu, Bupati Tolitoli Mohammad Saleh Bantilan melawan wakilnya Abdul Rahman H Buding.

2018-02-10 17:30:00

Pilkada Serentak

Maraknya konflik antara kepala daerah dan wakilnya menjadi sorotan belakang ini. Kasus teranyar akhir Januari lalu, Bupati Tolitoli Mohammad Saleh Bantilan melawan wakilnya Abdul Rahman H Buding.

Menurut mantan Dirjen Otda Kemendagri, Djohermansyah, sejak Pilkada 2005 hingga hingga 2014, banyak kepala daerah yang berkonflik dengan wakilnya sendiri. Namun, hanya 6 persen saja pasangan yang akur.

"Kami mencatat waktu saya masih di Kemendagri dari kita pilkada 2005, itu 94 persen pecah kongsi, 6 persen saja yang tidak pecah kongsi. Jumlahnya 971 pecah kongsi, yang tidak pecah kongsi 77. Itu 2005 sampai 2014," ujarnya di acara diskusi di Gado-gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (10/1).

Menurutnya, konflik yang terjadi itu disebabkan adanya paksaan. Yang mana partai politik berusaha menyandingkan untuk maju dalam pilkada.

"Secara umum saya mengamati mereka berpasangan itu tidak karena suka sama suka tapi karena terpaksa. Jadi kalau itu yang terjadi saya sudah bisa mengira selanjutnya pecah kongsi kembali," katanya.

Selain itu, dirinya menilai konflik itu biasanya terjadi karena kepala daerah dan wakilnya sama-sama berasal dari partai politik. Tetapi, lanjutnya, andaikata kepala daerah yang berpasangan dengan wakil dari non partai biasanya lebih bisa bertahan lama.

"Itu faktornya wakilnya bukan dari partai politik, biasanya birokrat, mereka sudah terlatih loyal, dengan begitu mereka berhasil survive dan bisa berpasangan lagi," pungkasnya.

Senanda dengan Djohermansyah, Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro mengatakan, para calon yang sudah dipasangkan memiliki tujuannya masih-masing. Sebab, kepala daerah maupun wakil nya berasalan dari partai politik.

"Ya mereka kan berasal dari partai politik, jadi ada tujuannya masing-masing. Jadi bukannya good government tapi jadi bad government," kata Siti.

(mdk/rnd)