Segera koalisi, Gerindra-PKS sudah lakukan deal politik

Gerindra menginginkan koalisi yang dibangun berisi banyak partai.

2014-04-28 19:06:00

PKS

Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) sudah mendekati keputusan final bakal bergabung dengan Partai Gerindra sebagai mitra koalisi di Pilpres 9 Juli mendatang. Bila keduanya bersatu, apakah ada deal khusus?

Sekretaris Partai Gerindra , Ahmad Muzani tidak menyangkal adanya permintaan khusus dari PKS bila berkoalisi dengan partai besutan Prabowo Subianto ini. Sebab, deal politik merupakan hal yang 'halal'. Sayangnya, Muzani enggan membeberkannya.

"Saya kira partai-partai lain, koalisi, pemerintahan ini mengusung jadi seseorang di presiden dan wakil presiden, mengamankan jalannya pemerintahan. Ada power sharing, ini hukum alam, dan tidak bisa menafikan itu. Pembicaraan itu belum dimulai," ujar Muzani di Jakarta, Senin (28/4).

Disinggung lebih jauh apakah deal politik kedua partai adalah permintaan khusus untuk menempati posisi menteri, Muzani masih menyangkal. Namun, dia mengakui tak menampik adanya permintaan khusus tersebut.

Topik pilihan: Koalisi Partai Islam | Partai Politik | Pemilu Ulang

"Pembicaraan itu belum dimulai, tetapi arah ke situ (permintaan kursi menteri), kami gak munafik," ungkap dia.

Terkait besarnya koalisi, Muzani mengungkapkan, partainya berharap akan membuat koalisi gemuk yang berisi banyak partai.

"Ada tiga tahapan yang kita lalui, pertama tahapan tiket, UU sebut minimal 112 kursi. Bagaimana mengamankan sebuah pemenangan, mengajak elemen bangsa, bagaimana parpol koalisi ikut mengusung Pak Prabowo sebagai presiden, mengamankan pemerintahan yang kuat, aman, dan besar," kata Muzani di Jakarta, Senin (28/8).

Dia menambahkan, membuat koalisi gemuk memang bakal menyulitkan. Namun, dirinya yakin bakal semakin kuat di pemerintahan nanti.

"Persis ada trauma kalau suatu yang gemuk dengan koalisi partai yang banyak akan menyulitkan di parlemen. Kita memperkokoh dan memperkuat presidensil pengendali yaitu presiden tunggal, dan penanggung jawab pemerintahan, satu dibantu wakil presiden dan menteri-menteri sekalipun menteri itu berasal dari parpol," ungkapnya.

(mdk/bal)