'Sandi Sebagai Pengusaha Harusnya tahu Utang itu Biasa dalam Pembangunan'

'Sandi Sebagai Pengusaha Harusnya tahu Utang itu Biasa dalam Pembangunan'. Sekalipun menggunakan sistem private partnership sebagaimana penjelasan Sandiaga, Ace mengatakan sistem tersebut sejatinya tetap terjadi utang.

2018-12-12 18:45:33

Jokowi-Ma'ruf Amin

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily menampik pernyataan calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengenai pembiayaan investasi dengan menekan utang. Sandiaga menilai, pembangunan infrastruktur tanpa utang sangat dimungkinkan.

Di posko pemenangan TKN, Ace mengingatkan tidak ada negara bebas utang khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Sekalipun menggunakan sistem private partnership sebagaimana penjelasan Sandiaga, Ace mengatakan sistem tersebut sejatinya tetap terjadi utang.

"Private partnership itu sebetulnya juga kalau mau jujur itu kan juga sebetulnya adalah bagian swastanya juga utang, begitu saya kira. Biar swasta sendiri kan juga utang, dia utang ke perbankan. Beliau (Sandiaga) sebagai seorang pengusaha seharusnya tahu bahwa utang itu sesuatu yang biasa di dalam proses pembangunan di manapun, termasuk negara manapun seperti Jepang," kata Ace, Rabu (12/12).

Politisi Golkar itu mengingatkan agar stigma utang tidak melulu negatif yang merujuk besarnya tanggungan negara. Justru sebaliknya, menurutnya dengan berutang memacu satu negara untuk lebih produktif.

Ia menambahkan, selama negara masih memiliki aset potensial untuk dikembangkan, maka pembiayaan infrastruktur dengan cara berutang merupakan hal lumrah.

Ketua DPP Golkar itu kembali mengingatkan agar kubu Prabowo-Sandiaga tidak membuat janji tidak realistis.

"Yang perlu saya tegaskan bahwa kita harus objektif terhadap realitas," tandasnya.

Sebelumnya, Sandiaga Uno mengatakan pernah terlibat proyek infrastruktur pembangunan jalam tol Cipali sepanjang 116 km dengan menggunakan sistem private partnership. Pada pengerjaannya, ditegaskan Sandi tidak ada uang negara di dalamnya.

Dia melanjutkan, Skema PPP atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sudah ada dasar hukumnya. Namun saat ini belum maksimal dalam mengimplementasikannya.

"Proyek-proyek insfrastruktur dengan skema PPP belum dioptimalkan sehingga banyak yang terlambat diputuskan," kata Sandi.

"Skema ini biasa didanai dengan system availability payment atau concession. Untuk memastikan tata kelola yang baik, good governance, skema ini juga bisa dilakukan dengan pola solicited atau unsolicited," pungkasnya.

(mdk/eko)