Rumah DP Rp 0 bukan untuk warga miskin, kubu Jokowi sindir Sandiaga

Masyarakat bisa melihat ini sebagai bagian dari jejak rekam Sandiaga. Kubu Jokowi tidak melihat gagasan konkret yang ditawarkan Prabowo maupun Sandiaga.

2018-10-19 21:37:00

Pilpres 2019

Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf menyindir Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno. Sebab, janjinya ketika bertarung di Pilgub DKI Jakarta, tak sesuai dengan realisasinya saat ini.

Setelah pemerintahan Gubernur DKI Anies Baswedan berjalan satu tahun, terungkap bahwa program rumah DP Rp 0 yang dijanjikan Anies dan Sandiaga, ternyata tidak diperuntukkan untuk warga miskin alias hanya kaum menengah dan atas.

"Hari ke hari rakyat akan disuguhi fakta, data, bahwa apa yang diomongkan pada masa kampanye itu adalah satu hal yang bersifat manis, tapi tidak ada buah yang diterima oleh rakyat," ucap Wakil Sekretaris TKN, Raja Juli Antoni di Posko Cemara, Jakarta, Jumat (19/10).

Tidak hanya soal rumah DP Rp 0, program OK OCE pun dikritisi. Apalagi program ini juga digaungkan Sandiaga di kampanye Pilpres saat ini. Raja Juli menuturkan, pihaknya sudah mensurvei gerai OK OCE di sejumlah tempat. Hasilnya, kata dia, justru bangkrut.

"Jadi bagaimana mungkin mereplikasi apa yang dijanjikan di Jakarta pada level nasional. Yang ada di Jakarta dengan kecil saja tidak ter-manage. Jadi sekali lagi ini adalah bualan atau kebohongan pada masa kampanye. Dan tidak bisa kerjakan, tidak bisa dieksekusi," jelas Raja.

Menurutnya, masyarakat bisa melihat ini sebagai bagian dari jejak rekam Sandiaga. Kubu Jokowi tidak melihat gagasan konkret yang ditawarkan Prabowo maupun Sandiaga.

"Jadi ini pelajaran yang baik bagi rakyat Indonesia melihat track record Mas Sandi, yang selalu bicara mengatasi pengangguran, mengatasi kemiskinan," ungkap Raja.

Dia lantas membandingkan dengan upaya yang dilakukan Jokowi. Salah satunya angka pengangguran hanya 5 persen dengan pertumbuhan angkatan kerja 3 juta pertahun.

"Kalau 4 tahun 12 juta, Pak Jokowi janji 10 juta, ini lebih. Apakah mampu Pak Prabowo Sandiaga melebihi prestasi yang dilakukan Pak Jokowi dan dengan cara apa. Karena saya kira harus berhenti dengan retorika menakut-nakuti rakyat, (menciptakan) politic of fear. Bahwa kita ini tambah bodoh, tambah miskin, kesenjangan tambah tinggi, semuanya bohong," tutur Raja.

Pihaknya menanti Prabowo dan Sandiaga keluar dari retorika dan menghadirkan solusi terhadap masalah yang perlu diperbaiki dan dihadapi nanti.

"Dan kita tunggulah, apakah Pak Prabowo Sandi bisa keluar dengan sebuah solusi. Bukan kata-kata dan retorika," katanya.

Sebelumnya, program hunian Solusi Rumah Warga (Samawa) atau DP Rp 0 hanya dapat dinikmati warga penghasilan Rp 4-7 juta per bulan. Anies mengakui, rusun milik (rusunami) DP Rp 0 memang tidak bisa dicicil oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau berpenghasilan di bawah UMP. Meski demikian, dia memiliki solusi lain yakni akan ada rusun sewa (rusunawa) yang akan dibangun DKI.

"Karena memang menggunakan skema perbankan yang ada proporsi penghasilan tidak boleh semuanya dipakai untuk mencicil," kata Anies di kawasan Tangsel, Rabu (17/10).

"Oleh karena itu bagi mereka yang di bawah UMP programnya adalah menyewa untuk memiliki rusunawa, di mana mereka menyewa nanti setelah digunakan selama 20 tahun maka rumah susun itu bisa menjadi miliknya. Statusnya sewa beli," kata Anies.

Sementara itu, Dinas Perumahan DKI mengatakan telah ada 14.624 orang warga yang masuk ke dalam daftar tunggu untuk dapat menyewa rusunawa DKI, sedangkan saat ini baru ada 9.430 unit rusunawa baru yang siap huni.

Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti pun meminta warga yang sudah masuk daftar tunggu untuk mendaftar ulang.

"Jadi, silakan warga yang sudah memohon rusun sejak 2013 untuk registrasi ulang," tambah dia.

Adapun sayarat dasar yang harus dipenuhi adalah KTP DKI Jakarta dan Kartu Keluarga, buku nikah, NPWP, dan surat keterangan belum mempunyai rumah. Tarif sewa per bulan rusun adalah Rp 765.000 per bulan, kecuali Rusunawa K.S Tubun dan Rawabuaya yakni Rp 1,5 juta per bulan.

Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com

(mdk/noe)