Ruhut soal revisi UU KPK: Harusnya Jokowi gerah dengan Wapres JK

Jokowi dan JK berbeda pendapat soal revisi UU KPK.

Presiden Joko Widodo berbeda pendapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal usulan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden Jokowi menolak UU KPK direvisi.

Sementara, Wapres Jusuf Kalla menyetujui revisi dilakukan dengan alasan demi perbaikan kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul mengatakan Wapres Jusuf Kalla harus mengikuti kebijakan Presiden Jokowi.

"Baik wakil presiden dan pembantu-pembantunya, harus ingat yang dipilih rakyat itu presidennya, ingat bukan wakil presidennya," kata Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/6).

"Ini kan siapapun yang menang di Pilpres bukan karena Pak JK," sambungnya.

Ruhut menilai sikap Wapres Jusuf Kalla yang sering berbeda pendapat dengan Presiden Jokowi bakal menjadi bumerang. Hal itu, kata dia, pernah terjadi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Saat itu, kata Ruhut, Jusuf Kalla kerap kali berbeda pendapat dengan SBY. Sehingga, SBY tidak kembali berdampingan dengan JK pada pilpres 2009 lalu.

"Harusnya Jokowi gerah dengan wapresnya. Kalau nanti periode berikutnya Pak Jokowi nyalon, enggak akan jadikan dia (JK) Wapres lagi. Zaman Pak SBY juga sering JK beda pandangan, makanya selanjutnya enggak dipakai lagi," tutup Ruhut.(mdk/dan)