Romi ungkap 10 nama cawapres Jokowi, ada Sri Mulyani, Mahfud MD hingga Susi

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy membeberkan 10 nama bakal calon wakil presiden pendamping Joko Widodo di Pilpres 2019. Nama-nama dengan berbagai latar belakang itu sebelumnya telah dibeberkan kepada para ketua umum partai pendukung Joko Widodo.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy membeberkan 10 nama bakal calon wakil presiden pendamping Joko Widodo di Pilpres 2019. Nama-nama dengan berbagai latar belakang itu sebelumnya telah dibeberkan kepada para ketua umum partai pendukung Joko Widodo.

"Ke-10 nama sesuai dengan pembicaraan saya dengan Pak Jokowi kemarin Selasa di Istana Bogor. Dari figur politisi ada nama Airlangga (Ketua Umum Golkar), ada nama Cak Imin (Muhaimin Iskandar) dan nama saya sendiri," kata Romahurmuziy di Kota Malang, Minggu (15/7).

Sementara dari unsur ulama, kata Romahurmuziy, muncul nama KH Ma'ruf Amin dan Din Syamsudin. Sedangkan dari figur teknokrat muncul nama Sri Mulyani dan Susi Pudjiastuti. Kemudian dari figur akademisi muncul Mahfud MD, dari figur purnawirawan TNI muncul Moeldoko dan dari figur pengusaha muncul nama Chairul Tanjung.

"Insya Allah sesuai dengan pembicaraan saya dengan Pak Jokowi, Selasa kemarin calon wakil presiden Pak Jokowi tidak akan keluar dari 10 nama ini. Tentu ini sudah dishare kepada seluruh ketua-ketua umum partai yang saat ini sudah resmi mengusung Pak Jokowi," jelas pria yang akrab disapa Romi tersebut.

Dia menyebut, ada 6 partai politik yang sudah memastikan mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Partai politik yang terakhir memastikan mendukung Joko Widodo adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pimpinan Muhaimin Iskandar.

"Terakhir kemarin PKB," tukasnya.

Romi juga menegaskan, sejak awal seluruh parpol pengusung Joko Widodo termasuk PKB tidak mewajibkan kadernya menjadi cawapres. Begitupun dengan PPP seandainya nantinya tidak dipilih oleh Jokowi, pihaknya tetap akan menghargai dan legowo.

"Kita menghargai menghormati dan legowo. Karena itu adalah kewenangan Pak Jokowi yang nantinya akan menjadi end user dan yang kita butuhkan untuk memenangkan pertarungan 2019 ke depan dan menjaga irama kerja presiden sepanjang 5 tahun ke depan," pungkasnya.