Romi sindir kubu Djan tarik dukungan ke Jokowi karena tak diberikan SK

Romi sindir kubu Djan tarik dukungan ke Jokowi karena tak diberikan SK. Menurut Romi, yang terlihat sekarang yaitu Djan Faridz tidak mendukung Jokowi lantaran tidak diberikan SK. Romi juga mengatakan sikap Djan Faridz adalah bentuk pengulangan yang pernah dilakukan.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta mendesak Ketua Umum PPP Djan Faridz mencabut dukungan politik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden 2019. Sebanyak 32 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP menyampaikan pada Rapat Pimpinan Nasional III (Rapimnas) DPP PPP.

Sikap tersebut menurut Ketua Umum PPP versi Muktamar Pondok Gede, Romahurmuziy menunjukkan bahwa pihak Djan Faridz tidak ikhlas untuk mendukung Jokowi.

"Ya itulah ada udang di balik batu. Maka itulah batunya terungkap udangnya kelihatan. Saya hanya ingin mengatakan jika mendukung seseorang dukunglah dengan ikhlas. Dan ketika dukungan itu tidak ikhlas ketahuan," kata Romi di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Rabu (20/12).

Menurut Romi, yang terlihat sekarang yaitu Djan Faridz tidak mendukung Jokowi lantaran tidak diberikan SK. Romi juga mengatakan sikap Djan Faridz adalah bentuk pengulangan yang pernah dilakukan.

"Enggak diberikan SK jadinya tidak mendukung," ungkap Romi.

"Saya tidak kaget, karena sejak dulu. Karena itu terjadi memberikan dukungan pak Prabowo, sehingga dia lakukan ini adalah pengulangan episode sikap-sikap politik dari masa-masa yang lalu. Maka itu sudah bisa dinilai. Dan masyarakat yang bisa menilai hal tersebut," tambah Romi.

Diketahui sebelumnya, 32 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP versi Muktamar Jakarta mendesak Ketua Umum PPP Djan Faridz mencabut dukungan politik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden 2019. Desakan itu disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional III (Rapimnas) DPP PPP.

Ketua DPP PPP kubu Djan Faridz, Jafar Alkatiri menjelaskan desakan itu disebabkan mayoritas DPW PPP memandang kebijakan pemerintahan Jokowi selama ini tidak adil.

"Mencermati kondisi bangsa beberapa tahun terakhir, serta memperhatikan aspirasi sebagian besar umat Islam Indonesia, dan menganalisis peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan keagamaan yang tidak mencerminkan keadilan," kata Fajar di Jl Talang No 3, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/12).