Ridwan Kamil: Melihat Covid-19 Hari Ini, Pilkada Digeser 2021 Lebih Realistis

"Tapi, kalau tetap dipaksakan di Desember. Kalau boleh berpendapat, ya (lebih baik) digeser. Kami sudah tidak punya uang. Uang kita sudah habis buat Covid-19 dan bansos,"

2020-06-12 22:48:52

Pilkada Serentak 2020

DPR, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu sepakat Pilkada serentak 2020 digelar pada 9 Desember 2020. Meski telah diputuskan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memiliki pandangan berbeda.

Ridwan Kamil menilai penundaan Pilkada tahun depan lebih realistis jika melihat kurva kasus positif Covid-19 terkini. Dia meyakini Pilkada pada Desember 2020 tidak kondusif.

"Jadi saya pribadi cenderung melihat situasi Covid hari ini tidak meyakini akan kondusif di Desember. Pergeseran (penyelenggaraan Pilkada) ke tahun 2021 lebih realistis," kata Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (12/6).

Menurut dia, keselamatan nyawa pemilih dan penyelenggara pemilu harus menjadi yang utama. Apalagi, pilkada memiliki serangkaian tahapan yang panjang dan menimbulkan kerumunan orang.

"Jadi menurut saya jadwal (Pilkada) Desember itu jangan harga mati. Yang harus diutamakan keselamatan nyawa dari masyarakat. Covid-19 ini kan penyakit kerumunan. Dan proses Desember itu kan tidak hanya di Desember. Ada pendaftaran, kampanye," kata dia.

Meski demikian, Ridwan Kamil mengaku akan mengikuti instruksi pusat mengenai penentuan pelaksanaan Pilkada Serentak. Ini karena, Gubernur Jawa Barat merupakan perwakilan dari Pemerintah Pusat.

"Tapi kalau sudah diputuskan, sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, saya harus mengamankan. Kami menghitung secara ilmiah. Risikonya apa," imbuh dia.

Namun, dia menyebut untuk saat ini, Pemerintah Provinsi Jabar tidak memiliki anggaran cukup jika harus menambah dana Pilkada, bila terjadi kekurangan dana penyelenggaraan. Pasalnya, anggaran yang ada telah dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19.

"Tapi, kalau tetap dipaksakan di Desember. Kalau boleh berpendapat, ya (lebih baik) digeser. Kami sudah tidak punya uang. Uang kita sudah habis buat Covid-19 dan bansos. Jadi kalau ada permintaan ekstra (untuk pelaksanaan Pilkada tahun ini) kami pasti kesulitan. Kecuali anggarannya digeser pada tahun depan," pungkasnya.

Pemerintah mengupdate perkembangan jumlah pasien Covid-19. Jumlah pasien positif Covid-19 hingga Jumat 12 Juni 2020, pukul 12.00 WIB, bertambah 1.111 orang. Sehingga total keseluruhan pasien positif Covid-19 menjadi 36.406 orang.

(mdk/ray)